CB, SURABAYA- Saat ini zaman sudah berubah. Globalisasi menjadi proteksionalisme. Sekolah yang awalnya gratis, seperti di Jerman, sekarang menerapkan kembali pembayaran SPP. Ini karena konsep berubah yakni, menjadikan sekolah murah dan bermutu, dengan orangtua ikut serta berpartisipasi dalam pendidikan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai acara pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Jatim periode 2016-2021 di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (7/3).
Perubahan tersebut, kata Pakde Karwo, menjadikan alasan pemprov Jatim mengukuhkan Dewan Pendidikan yang mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur terkait peningkatan SDM serta pembenahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) I tahun 2025 di provinsi ini.
“Untuk itu, dewan pendidikan agar bekerja bersama tidak hanya dengan eksekutif, tetapi juga legislatif,” pesannya.
Hal yang sama juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga lain dan LSM yang mewakili masyarakat untuk diajak berdialog.
Dia menambahkan, perbaikan pendidikan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan harus dilakukan karena perubahan faktor eksternal dan internal.
Di sisi eksternal, misalnya, adanya tuntutan demokrasi dan pendidikan vokasional. Sementara itu, sisi internal, yakni kualitas tenaga kerja Jatim yang 42 persen tidak mempunyai keahlian atau unskilled karena rata-rata pendidikan hanya lulusan SD dan tidak lulus SMP.
Beberapa perbaikan pendidikan yang telah dilakukan di Jatim, jelas Pakde Karwo, diantaranya mengubah komposisi pendidikan SMA:SMK menjadi 30 persen:70 persen. Untuk itu, telah dilakukan moratorium SMA pada tahun 2015 yang lalu guna menyelesaikan unskilled 42 persen.
“Itu masalah yang harus segera diselesaikan dan menjadi tugas dari Dewan Pendidikan Jatim. Usulannya seperti apa dan bagaimana karena yang tahu permasalahannya adalah dewan pendidikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengingatkan korelasi antara pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, yakni pendidikan sangat dipengaruhi derajat atau gizi seseorang yang menjadi penentu keberhasilan dan perbaikan kecerdasan. Dengan demikian, perbaikan sistem pendidikan sekaligus juga memperbaiki nilai gizi masyarakatnya.
Sebanyak 18 orang dikukuhkan sebagai pengurus Dewan Pendidikan Jatim dengan ketua Prof Muzakki,M.Ag dan sekretaris Drs Nutyanto,M.S.(bj)