CB,SURABAYA, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, permohonan pengalihan penahanan terdakwa pungli Pengurusan Sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) warga Tanah Kali Kedinding, Jonathan Suwandono Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat dikabulkan, Jum’at (02/06).
Ketua Majelis Hakim, M Taksin saat membacakan penetapan pengalihan penahanan mengatakan, pertimbangan dikabulkannya pengalihan penahanan lantaran saat ini terdakwa sedang mengalami sakit. Itu dibuktikan adanya rekomendasi dari dokter.
Pertimbangan lain kata Ketua Majelis Hakim Taksin, adalah yang bersangkutan saat ini ditubuhnya dipasang selang dan setiap saat harus dikontrol oleh petugas medis. Selain itu, terdakwa berjanji tidak akan mempersulit jalanya persidangan nanti.
“Jadi kami putuskan pengalihan penahanan terdakwa dari Rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota dikabulkan,” jelas hakim M Taksin kepada Jaksa Penuntut Adhiem Ginanjar dari Kejari Tanjung Perak.
Masih di Pengadilan Tipikor Surabaya, sebelumnya hakim ketua M. Tahsin menerima nota keberatan atas terdakwa Prona lainnya yakni lurah Tanah Kali Kedinding Mujianto, Nota keberatan itu akan diputuskan diterima atau ditolak pada Senin 5 Juni 2017 yang akan datang.
“Nota keberatan ini kami rundingkan terlebih dahulu, putusannya akan kami umumkan Senin mendatang,” ujar M Tahsin kepada terdakwa lurah Tanah Kali Ledinding Mujianto, didampingi penasehat hukumnya Billy
Perlu diketahui, dalam kasus ini, Jonathan Suwandono pada 2014 mengkoordinir warga di Kelurahan Tanah Kali Kedinding untuk mengikuti program Prona. Prona tersebut seharusnya gratis, tak ada biaya dalam program tersebut. Namun Suwandono mengutip biaya dari warga dengan alasan adminisrasi Rp 3,75 – 4,1 juta tergantung luas bidang tanahnya.
Uang pungli tersebut oleh Suwandono digunakan untuk operasional BKM dan sebagian diberikan kepada Mudjianto, lurah Tanah Kali Kedinding.
Permohonan prona itu achirnya di kabulkan bpndgn kuota sebanyak 150 bidang tanah.(NUR).