PT. WASKITA KARYA Tbk. DIDUGA SPONSORI TAMBANG ILLEGAL

CB, PROBOLINGGO – Pembangunan jalan tol Pasuruan – Probolinggo memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa timur terutama di jalur pantura. Akses jalan yang dekat dengan pelabuhan, memudahkan pengadaan dan pengiriman komodoti dari berbagai daerah. Baik dari dalam maupun luar pulau jawa. seperti pengiriman hasil bumi ke Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pengadaan Batu bara dari Kalimantan ke berbagai pabrik gula di jawa timur,  Samsung di Pasuruan.  Disinyalir dengan adanya pembangunan jalan tol, akan tumbuh pabrikasi, pergudangan dan perkantoran di daerah pantura. Namun sayang, dengan adanya pembangunan jalan tol banyak ekosistem yang terganggu. Kerusakan lingkungan dimana-mana. Penambangan liar tumbuh subur dan tidak terkendali.

Kebutuhan material tanah (quary) untuk askses jalan tol mulai dari Pasuruan sampai Jorongan Probolinggo berkisar antara 7 juta Meter kubik. Sementara  ijin tambang yang sudah dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (P2T) propinsi jawa timur  hanya ada 4 ijin tambang saja. Itupun dengan kandungan deposite material tanah (Quary) yang sedikit. Itu artinya tambang resmi yang ada tidak dapat memenuhikebutuhan pembangunan jalan tol. Dilain pihak, PT. Waskita Karya selaku kontraktor utama (maincont) dituntut agar pembangunan jalan tol selesai tepat waktu. Sebagai akibat timbullah adanya penambangan liar (ilegal minning).

Kegiatan  tambang yang berijin, aktifitasnya selalu dipantau dan diawasi oleh dinas ESDM propinsi jawa timur. Pengajuan ijin tambang melalui proses panjang. Mulai dari pengajuan wilayah ijin usaha pertambangan (wiup), ijin usaha pertambangan (iup) explorasi sampai terbitnya surat ijin usaha pertambangan (iup) operasi produksi. Proses tersebut memakan waktu yang lama dan melalui kajian yang mendalam. Untuk mendapatkan persetujuan wiup, harus ada rekomendasi tataruang dari pemkab setempat. Untuk  mendapatkan iup explorasi  melalui uji materi UKL-UPL yang dipresentasikan dihadapan 9 pokja yang terdiri,  Bappeda, satpol PP, camat, Kades, Polsek, BLH, pengairan, perijinan dan ESDM propensi jawa timur. Kalau sudah disetujui, barulah bisa mengajukan iup operasi produksi. Dalam proses ini juga melalui kajian yang mendalam, tentang rencana reklamasi dan pasca reklamasi, kandungan deposite yang akan ditambang, rencana kebutuhan dan anggaran biaya (RKAB). Proses ini juga dipresentasikan di kantor Dinas ESDM jawa timur. Kalau sudah disetujui, barulah keluar ijin tambang. Sebelum melakukan kegiatan penambangan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti, pemasangan patok ulang sesuai titik dan peta koordinat. Pemasangan patok itupun harus dilakukan oleh konsultan geologi yang mempunyai keahlian dan peralatan yang memadai.  Mempunyai Kepala tehnik tambang. Pemasangan rambu-rambutambang, papan nama pemilik tambang, K3, direksi kite, buku tambang dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Namun kenyataan dilapangan banyak tambang liar yang beroperasi di lapangan. Dan hampir semua  hasil tambang tersebut dijual ke PT. Waskita Karya untk pembangunan jalan tol Pasuruan – Probolinggo. Di kecamatan Tongas terdapat sekitar 4 tambang ilegal yang dilakukan besar-besaran. Di Kecamatan Lumbang ada 3 tambang ilegal.  Di kecamatan Wonomerto terdapat  3 tambang ilegal. Di kecamatan Leces, di Pakuniran dan ditempat lain di Probolinggo hampir terdapat 20 lebih tambang ilegal yang  bebas melakukan aktifitasnya tanpa tersentuh oleh hukum. Padahal ancaman hukuman terkait dengan kegiatan ilegal minning acaman hukumannya seberat-beratnya 10 tahun penjara atau denda 10 milyar rupiah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang minerba pasal 158 nomor 04 tahun 2009.

Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, mereka aman melakukan kegiatan penambangan meskipuntanpa ijin, kalau sudah mendapatkan restu dari penguasa setempat. Dan yang dimaksud restu adalah di duga ada upeti atau royalty tertentu untuk sang penguasa. Terbukti puluhan tambang ilegal aman melakukan kegiatannya hingga sekarang.Hubungan antara PT. Waskita Karya dengan sang penguasa merupakan hubungan simbiosis yang tidak dapat di pisahkan. Sang penguasa bisa mengkondisikan situasi dan kondisi mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Untuk melakukanaksinya, sang penguasa menunjuk seseorang sebagai kepanjangan tangan. Tanpa melalui orang kepercayaan tersebut, jangan harap tambang bisa berjalan lancar, meskipun sudah memiliki ijin resmi.

UD. Anugerah tidak bisa lancar melakukan kegiatan penambangandi desa Patalan karena tidak berhubungan erat dengan sang penguasa meskipun memiliki ijin resmi. Dia juga tidak bisa memasukan material tanah urug ke PT. Waskita Karya meskipun masih membutuhkan material tanah urug. Justru BUMN tersebut cenderung mengambil tanah urug illegal dari tempat lain secara besar-besaran. Maimun yang memiliki ijin resmi di desa Patalan dan Boto tidak bisa nambang karena telah memutuskan hubungan kerjasama dengan anak sang penguasa/anak dari orang nomor satu di kab, Probolinggo. Padahal empat bulan sebelumnya, kegiatan tambang di lokasi tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalah. Ketika dari pihak UD. Anugerah memutuskan kontrak dengan putra sang penguasa / orang nomor satu di probolinggo UD. Anugerah tidak bisa memasukan material tanah urug tersebut ke PT. Waskita Karya padahal uji laboratorium atas tanah tersebut memenuhi standart.

Dengan adanya pembiaran ilegal minning di Probolinggo, banyak bekas lokasi tambang yang rusak parah. Reklamasi tidak diperhatikan, tehnik penambangan asal-asalan semua itu demi keuntungan semata. Dengan dalih untuk proyek nasional pembangunan jalan tol sang pengusa memainkan peranya dengan oknum PT. Waskita Karya. Mereka tahu kalau yang mereka lakukan melawan hukum, tapi tetap mereka lakukan demi uang. (TIM) bersambung

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *