Risma dan Ketua DPRD Surabaya Dilaporkan ke Polda Jatim

KET GAMBAR : KBRS saat melaporkan pembongkaran Masjid As Sakinah ke Polda Jatim.

CB, SURABAYA – Berbuntut panjang, gara-gara Pembongkaran Masjid As Sakinah di kawasan kompleks Balai Pemuda Surabaya sampai dilap[orkan Polda Jatim.

Salah satu Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS) melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji dan Kepala Dinas PU Cipta Karya dilaporkan karena dianggap melakukan penistaan agama, Senin (20/11).

Pelaporan yang dilakukan KBRS karena pertemuan dengan Ketua DPRD Surabaya, Ir Armudji Jumat lalu, tidak ada titik terang untuk menyelesaikan pembongkaran masjid. “Dalam pertemuan itu sebenarnya sederhana, kembalikan saja masjid seperti semula,” kata Wawan selaku Koordinator KBRS  di Mapolda.

Menurut Wawan, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya saat itu juga akan menemui untuk membahas masjid sepulang dari Amerika Serikat (AS).

“Nyatanya tidak ada respons. Ya akhirnya kami laporkan atas penistaan agama. Yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong KUHP Pasal 156 a,” terang Wawan.

Pembongkaran Masjid As Sakinah di lingkungan kompleks cagar budaya itu ada adabnya. Bukannya masjid langsung dibongkar kemudian dibangunkan lagi yang lebih besar. “Tapi bangunkan dulu masjid baru dibongkar,” terangnya.

 

Penempatan masjid di lantai bawah gedung DPRD yang akan dibangun 8 lantai, sangat disayangkan oleh KBRS. Karena masjid itu masih ada di bawah kantor mereka (DPRD).

“Masjid harus dibangun sendiri. Karena rumah itu adalah untuk menghadap dan memulyakan Allah SWT. Bukan dibangun dibawah gedung DPRD,” tandas Wawan.

Rombongan KBRS yang didampingi lima pengacara, Okky FS SH, Ida Bagus Adis Harymbawa SH, Heroe Maksono SH, Mudji Utomo SH dan Abdus Salim yang tergabung dalam OS&Partners datang sekitar pukul 15.30 WIB.

Mereka datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Namun pihak SPKT menyarankan agar koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jatim atas laporan yang ada.

Setelah itu, rombongan KBRS ke gedung Ditreskrimsus. Setelah persoalan itu dianalisa memenuhi unsur Pasal 156a KUHP. Akhirnya rombongan menuju Sekretaris Umum (Setum) untuk melapor ke Kapolda.

Karena kasus yang ada itu bersifat khusus dan juga memerlukan penanganan khusus pula. Bukti laporan ke Setum itu tertulis dengan nomor 44/Pid/P(at/09-201).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, menuturkan pihaknya masih menerima laporan dan itu masih dipelajari.

“Laporan lewat Setum baru saja diterima dan itu perlu cross cek,” tegasnya. (yos/har)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *