TAMBANG DI PROBOLINGGO DINILAI TEBANG PILIH

KET GAMBAR : Lokasi dugaan Tambang Ilegal yang dikerjakan Sintong alias Hartono

Cb, Probolinggo – Dengan banyak dugaan tambang Ileggal di wilayah Probolinggo dan berjalan beberapa tahun yang lalu terkesan ada pembiaran dari pihak yang berwajib, maka wartawan koran ini mencoba melakukan investigasi di lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat sebagai bahan pemberitaan , ternyata tidak semua tambang yang ada di  Probolinggo Eleggal,  terbukti ada salah satu penambang yang IUP nya sudah keluar namun tidak bisa menambang karena di duga ada permainan  di tingkat Elit.

Menurut narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya saat di  konfirmasi wartawan koran ini bersama tim beliau memaparkan , bahwa sudah  lima  bulan ini kasus hukum yang dilaporkan oleh Maimun seorang penambang  tidak ada kejelasan bahkan sepertinya jalan ditempat. Tiga (3) laporan polisi di Polda Jatim terkait dengan penggelapan surat yang diduga dilakukan oleh  Kepala Proyek PT. Waskita Karya   Ir. Soegiarto, Kasus kode etik  akibat upaya paksa penghentian kegiatan tambang oleh kanit polsek Lumbang Aiptu Djuwito ke propam polda Jatim. Dan dugaan penggelapan penjualan material tanah urug yang dilakukan oleh Hartono alias Sin Tong masih berjalan lamban dan ada kesan berhenti dipersimpangan jalan. Hingga saat ini masih belum ada satupun mengara ke tersangka dari kasus tersebut. Lambatnya penanganan kasus tersebut disinyalir dan diduga karena ada intervensi dari penguasa setempat.

Kasus ini bermula saat polsek Lumbang memasang garis polisi dan menyita excavator di dusun Kaburan desa Boto kecamatan Lumbang pada tanggal 4 Juni 2017  yang lalu. Dengan alasan penambangan liar tanpa ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 undang-undang minerba ayat 04 tahun 2009. Padahal yang bersangkutan sudah memiliki ijin resmi dari Propensi jawa timur sesuai surat ijin usaha pertambangan operasional produksi nomor : P2T/93/15.12/XII/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2017.  Satu minggu kemudian tepatnya tanggal 11 Juni 2017, polsek Lumbang mengeluarkan laporan polisi nomor :  LP/16/VI/2017/POLSEK.  dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tesangka tanpa adanya PENYIDIKAN dan keterangan saksi terlebih dahulu. Kalau itu merupakan temuan polsek Lumbang, kenapa tambang ilegal yang lainnya dibiarkan bebas beraktifitas dimana-mana.

Untuk membela diri yang bersangkutan juga melaporkan kejadian tersebut ke propam polda jatim atas tindakan semena-mena dan tidak profesional, proporsional dan tidak prosedural yang dilakukan oleh kanit polsek Lumbang sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan nomor :STPL/108/VI/2017/YANDUAN.  Penggelan Surat ijin, yang dilakukan oleh Kapro PT. Waskita Karya Ir. Soegiarto nomor : TBL/701/VI/2017/UM/JATIM dan penggelapan penjualan yang dilakukan oleh Hartono alias Sin Tong nomor : TBL/700/VI/2017/UM/JATIM. Itu semua diduga merupakan skenario dan akal-akalan sang penguasa.

Kasus ini bermula saat yang bersangkutan memutuskan kerjasama dengan Zulmy Noor Hasani, putra sang penguasa di Probolinggo. Awalnya, selama empat bulan kerjasama berjalan tidak ada masalah dan aman-aman saja. Masyarakat kondusif, lalu lintas jalan lancar LSM dan media masa pro aktif. Bahkan kegiatan tambang dan pengiriman material tanah bisa dilakukan hingga larut malam.

Namun sejak pemutusan hubungan kerja, yang bersangkutan sudah tidak bisa melakukan kegiatan penambangan lagi. Karena sudah di DPO oleh Polsek Lumbang sebagaimana surat yang dikeluarkan nomor : DPO/01/VII/2017/Reskrim. Tadinya Kapolsek Lumbang AKP Mustadji menjembatani untuk  mediasi kekeluargaan tapi menemui jalan buntu. Dengan status DPO, sang penguasa leluasa melakukan penjualan dan pengiriman ke PT. Waskita Karya tanpa adanya saingan meskipun tambang yang digali tanpa ijin.

Untuk menjalankan aksinya, Kapro PT. Waskita Karya dan sang penguasa diduga telah membuat kesepakatan kerja yang saling menguntungkan. Dari pihak PT. Waskita Karya ingin agar pembangunan jalan tol berjalan mulus tanpa hambatan dan proyek sesuai rencana kerja. Dilain pihak, sang penguasa ingin monopoli tambang yang ada diderah kekuasaannya dan membeli material tanah dengan harga yang sangat murah agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Dengan dalih untuk pembangunan jalan tol, mereka explorasi tambang secara besar-besaran  siang malam. Dan material tanah tersebut tidak semuanya dijual untuk jalan tol, itu semua hanya komuflase saja. Karena masih banyak juga material tanah yang di jual diluar jalan tol.

Lokasi Tambang yang diduga Ilegal

Untuk mengendalikan lingkungan agar kondusif, dan untuk mengawal niat kedua pihak.  sang Penguasa menyuruh dan mengangat ketua Banser Probolinggo sdr. Mucklis  sebagai kepanjangan tangannya. Semua kegiatan tambang yang ada di wilayah kekuasannya baik legal maupun yang berijin harus melalui dia. Ada saja  upaya yang mereka lakukan untuk menghambat kegiatan tambang kalau tidak melalui dia. Dia juga merupakan orang yang diberi kekuasaan penuh oleh  sang penguasa. Dilain pihak PT. Waskita Karya mengangkat sdr. Mucklis sebagai HUMAS di PT. Waskita Karya. Mereka kondisikan kekuatan yang ada untuk memperlancar kegiatannya termasuk instansi terkait, baik yang di Probolinggo maupun diluar.  mulai dari tingkat desa, muspika, muspida sampai propensi.

Permasalahan hukum yang menimpa Maimun juga tidak  lepas dari intervensi komunitas mereka. Laporan Polisi ke Propam polda jatim terkait dengan kode etik anggota polsek Lumbang juga berhenti begitu saja. Bahkan yang bersangkutan di pindah ke tempat yang basah di polsek Sumber Probolinggo. Kasus penggelapan surat hingga saat ini juga masih belum ada tersangkanya. Padahal dari penyidik polda jatim tahu keberadaan surat itu. Bagitu juga penggelapan penjualan yang dilakukan oleh Hartono alias Sin Tong juga seakan mengambang begitu saja. Apakah karena ada kekuatan besar  yang menghambat proses hukum tersebut.

Selain hal tersebut Hartono alias Sin Tong adalah pihak ketiga yang sengaja dimunculkan dan ditampilkan dalam kasus ini. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan di duga ada  skenario dan konspirasi kasus ini. Masing-masing mempunyai peran sendiri. Mereka saling membantu dan saling melindungi. Mereka merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya. Ibarat semut melawan gajah, seorang penambang  hanyalah seekor semut kecil apabila berurusan dengan mereka. Permohonan Wilayah ijin usaha pertambangan yang diajukan Sin Tong yang tergolong super cepat, tidak terlepas dengan campur tangan mereka. Disinyalir ada gratifikasi di dinas ESDM provensi.

“Meskipun Hartono masih berperkara di polda jatim, dia masih berani melakukan penambangan ilegal di dusun Kaburan desa Boto kecamatan Lumbang Probolinggo kecamatan Lumbang Probolinggo. Pada titikkoordinat  : 70 5021.20”S    1130 737.10”E, 70 5022.30”S    1130 738.70”E,

70 5023.80”S    1130 738.10”E, 70 5023.89”S    1130 740.38”E.     Hartono alias Sin Tong  turunkan 2 excavator. Walaupun dia kerja tanpa ijin, tidak ada  yang berani menyentuhnya. Itu merupakan bukti bahwa hukum tidak bisa berlaku obyektif dan tebang pilih di Probolinggo,” Tandasnya ( tim )

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *