Terbukti Merugikan Keuangan Negara, Jawaban Analisis Biro Perekonomian Justru Mengejutkan

CB, Jatim – Lima tahun berlalu, belanja perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim) yang tidak sesuai ketentuan  senilai Rp. 22.689.800.675 belum juga terungkap hingga kini. Berdasar temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, di Tahun Anggaran (TA) 2013 setidaknya 16 SKPD melakukan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan seperti tiket perjalanan tidak rill, bukti tidak lengkap, harga lebih tinggi dan tumpang tindih.

Dari hasil pemeriksaan BPK saat itu, terdapat temuan mengenai bukti pertanggung jawaban realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak tertib di Tahun Anggaran 2012, ada tiga SKPD yang penggunaan anggarannya tidak sesuai yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran 2013 yaitu Dinas Perhubungan dan LLAJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Selain itu, yang membuat miris adalah belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan yakni, berupa tiket pesawat, boarding pass dan tiket kereta api tidak rill senilai Rp. 14.452.020.079.

Dalam hal ini, BPK RI telah melakukan pengujian tiket pesawat dan boarding pass  dengan mendasarkan pada database manifest penumpang pesawat yang dimiliki BPK RI serta hasil konfirmasi kepada PT Angkasa Pura I dan maskapai penerbangan. Selain itu, tiket pesawat dan boarding pass juga dibandingkan dengan data yang tercantum dalam tiket, antara lain nomer tiket, nama penumpang, tanggal dan jam keberangkatan serta harga tiket dengan manifest penumpang pesawat.

Hasil pengujian itu ditemukan fakta yang mengejutkan, tiket pesawat dan boarding pass Pergi Pulang (PP) ternyata tidak sesuai, dan tidak tercantum dalam data manifest penumpang. Selain itu, nama-nama yang tercantum dalam manifest penumpang pesawat, ternyata bukan nama yang tercantum dalam tiket pesawat.

Dari 16 SKPD yang terbukti menggunakan Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan salah satunya adalah Biro Perekonomian Pemprov Jatim, hasil temuan BPK menunjukkan Biro Perekonomian menggunakan anggaran total Rp. 8.576.175.385  dengan rincian sebagai berikut :

1. Tiket Tidak Riil senilai Rp.2.764.125.115

2. Bukti Tidak Lengkap senilai Rp5.777.881.270

3. Tumpang Tindih senilai Rp.34.169.000

Kendati begitu, hasil temuan resmi BPK ini tidak menuai proses hukum yang jelas dan sampai saat ini masih tidak terdengar Kepala Biro maupun SKPD masuk proses hukum, melainkan hanya sanksi pencopotan jabatan dan penurunan jabatan. Salah satu yang mendapat sanksi ialah M. Ardi Prasetiawan yang dikala itu menjabat Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim dipimpin, akan tetapi proses hukum terhadap M. Ardi tidak berjalan,  justru saat ini Menjadi Kepala Disperindag Jatim.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo pernah berjanji melengserkan alias mencopot dari jabatannya, yaitu mantan Kepala Perekonomian M Ardi Prasetiawan terkait tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kinerja dinilai payah selama memimpin lembaga yang ada di bawah naungan Setdaprov Jatim tersebut.

Gubenur Jatim Soekarwo juga menegaskan, bahwa semua kegiatan yang menimbulkan permasalahan dan kemudian menimbulkan beban bagi lembaga, maka pimpinan lembaga tersebut harus diberi punishment atau sanksi berat minimal pemecatan sebagai PNS secara tidak hormat di kalangan Sekdaprov Jatim.

Mengenai hal ini, melalui Imam Hidayat selaku Kabag Analisis Makro Biro perekonomian Provinsi Jatim saat dikonfirmasi mengatakan jika masalah tersebut sudah selesai dan sudah dilakukan pengembalian uang ke Kas Daerah, bahkan Imam menyebut jika temuan BPK tersebut adalah hal yang tidak sengaja dilakukan oleh Pejabat KPA waktu itu, “itu tidak sengaja mas, istilahnya salah enter, keliru ketik dalam administrasi, misalkan nama hurufnya kurang,” ungkapnya saat ditemui di ruangan Biro, jumat (4/5).

Meski ditanya mengenai kekeliruan Biro Perekonomian yang mengakibatkan ditemukan kerugian negara senilai Rp. 8,5M, Imam tetap bersikukuh jika hal itu sudah selesai dan sudah ada pengembalian ke Kas Daerah meskipun tanpa ada sanksi hukum yang jelas.

Berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain itu pasal 2 ayat (1) UU tipikor, 16 SKPD juga patut disangkakan Pasal 9 yang menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. (Harry)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *