PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

CB, MALANG – Mengawali penjelasan terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten malang tentang  pertanggung  jawaban anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD) tahun 2017,  pertanggung jawaban anggaran daerah tahun 2017 merupakan laporan yang secara kontitusional harus di sampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan amanat pasal 31 ayat (1) undang-undang nomer 17  tahun 2003tentang keuangan negara,menyatakan “Gubernur/Bupati/Walikota  menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang  telah di periksa oleh badan pemeriksa kleuangan selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, dan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana beberapa kali di ubah dan terakhir dengan undang-undang nomer 9 tahun 2015, menyatakan “kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan di lampiri laporan keuangan yang telah di periksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”  ujar bupati malang Dr. H. Rendra kresnaOleh karena itu dalam kesempatan yang berbagia ini,saya selaku Bupati malang berkewajiban  menyampaikan rancangan peraturanb daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di hadapan rapat paripurna dewan yang terhormat ini.

Penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 juga merupakan tahapan tahun ke 2 RPJMD kabupaten malang tahun 2016-2021, dan di jabarkan dalam RKPD tahun 2017, yang sekaligus melengkapi informasi sebelumnya terkait keuangan daerah pada posisi unaudited dalam laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah sebagaimana telah saya sampaikan dan sudah di bahas bersama DPRD pada bulan maret hingga aprl 2018 yang lalu.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, secara operasional di susun berdasarkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintahan, dan peraturan menteri dalam negeri no 64 tahun 2013 tentang  penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.

Selanjutnya  pemerintah kabupaten malang sejak tahun 2015 sudah menyajikan laporan keuangan dengan sistem akutansi pemerintahan berbasis akrual di maksut , dan telah melalui proses review yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat kabupaten malang, maupun pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang di laksanakan oleh  BPK RI perwakilan provinsi jawa timur.

Adapun ;laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 di maksut, telah di serahkan kepada Bupati malang dan Ketua DPRD  kabupaten malang tanggal 25 Mei 2018, sisi pendapatan daerah realisasinya sebesar Rp 3.741.811.706.499,19 atau 101,12% dari target anggaran tahun 2017.

Sedangkan sisi belanja daerah, realisasinya sebesar Rp 3.617.054.713.494,68 atau 93,52% dari target anggaran tahun 2017. Pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya sebesar Rp 743.313.499.675,19 atau 114,33% dari target anggaran. Demikian uraian dan penjelasan dengan singkat  dalam emnghantarkan rancangan peraturan daerah kabupaten malang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Dengan segala keterbatasan yang ada,  sekiranya  penyampaiaan ini belum memenuhi harapan dewan,maka selanjutnya pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah pada tahapan berikutnya dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. (ANGGA)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *