MAPPI dan PPPK Kemenkeu Gelar Pendidikan Profesional Lanjutan Wajib 2018

CB, Surabaya – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar Pendidikan Profesional Lanjutan Wajib Tahun 2018 untuk penilai publik. 

Acara yang diselenggarakan selama dua hari (6-7 September 2018) di Hotel Illira, Banyuwangi ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) MAPPI, Dewan Penilai MAPPI dan PPPK Kementerian Keuangan RI.

Wakil Ketua Umum 2 MAPPI Budi Prasodjo mengatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk sosialisasi Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018, penilaian parsial, penilaian personal property dan potensi resiko hukum profesi penilai.

point of view dari semuanya itu, titik beratnya adalah potensi resiko hukum di Indonesia dan SPI yang baru” ungkapnya.

Itu dilakukan karena aduan yang masuk ke Kemenkeu melalui PPPK dan Dewan Penilai trendnya meningkat. Faktor lain adalah karena semakin bervariasinya pekerjaan penilai. yang mana, menurutnya karena profesi ini selalu menjadi subyek hukum. Dimana sebagian besar kasus adalah penilaian untuk pembebasan tanah untuk kepentingan publik dan jaminan perbankan, terutama untuk kepentingan lelang.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penilai, Setiawan, mengungkapkan “Dalam konteks masalah hukum ada Dewan Penilai yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan sanksi kepada anggota MAPPI yang melakukan pelanggaran”. Sanksi tersebut bervariatif, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara ataupun tetap.

“Di lain sisi apabila ada kasus hukum yang menimpa penilai publik, ada bidang hukum MAPPI yang ikut membantu dalam proses litigasi” imbuhnya.

MAPPI sendiri terus berusaha untuk meminimalisir ancaman kasus hukum yang sewaktu-waktu bisa menimpa anggotanya. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada penilai publik tentang SPI yang terbaru dan bagaimana agar setiap proses yang dilakukan penilai untuk mengeluarkan opini nilai selalu complied dengan SPI.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi petugas inspeksi di lapangan hingga penilai publik, MAPPI juga rutin secara berkala menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dengan topik bahasan yang berbeda-beda.

“Memang paling baik saat ini untuk memperbaiki internal penilai itu adalah dengan pendidikan, saat ini penilai sendiri sudah memiliki kesadaran akan potensi resiko hukum” ungkap Arie Wibowo, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan PPPK, yang juga turut hadir pada wawancara kali ini. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *