Menkeu Tekankan Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Jasa Penilaian

CB, SURABAYA – Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyelenggarakan “The 21th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress di Hotel Tentrem, Yogyakarta pada tanggal 24-25 September 2018. Mengusung tema “Valuation to the Next Level : Valuer’s Roles and Challenges beyond Valuation Services in Regional Economic Development”,dimana tujuan dari penyelenggaraannya adalah untuk mendorong diskusi mengenai profesi penilai dan sinerginya dalam menghadapi revolusi industry 4.0 serta inovasi teknologi digital dalam rangka pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Kongres ini dibuka oleh Menteri Keuangan sekaligus keynote speaker, Sri Mulyani Indrawati. Ia berharap kongres ini dapat mendorong hubungan dan kerjasama yang lebih erat serta kesepahaman antar profesi penilai di negara anggota ASEAN, melalui kegiatan ini, para peserta juga dapat merumuskan kerangka kerja sama yang kuat guna meningkatkan aktifitas riset, sehingga metode yang digunakan dalam menilai aset dapat lebih up tp date, accuratedan coordinated.

Tidak kalah pentingnya, Sri Mulyani juga menyinggung keberadaan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  yang berkaitan erat akan kebutuhan pemerintah kepada profesi penilai untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan aset yang semakin berkembang dan kompleks. Selain itu, sektor swasta juga makin membutuhkan penilai-penilai yang memiliki sertifikasi, kredibiltas dan metodologi yang baik. “kami tentu melihat bahwa sesudah perjalanan yang cukup panjang (lebih dari 20 tahun), kita akan melihat bahwa persiapan untuk pembentukan undang-undang tentang jasa penilaian itu akan menjadi semakin urgent” ujarnya.

Statement tersebut diperkuat dengan fakta, bahwa kebutuhan akan undang-undang tersebut membuat pemerintah meningkatkan prioritas pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Tujuannya tentu saja untuk membuat jasa penilai memiliki kepastian didalam langkah-langkah menjalankan fungsi penilaian, dan profesi penilai juga memiliki rambu-rambu mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan penilaian secara baik yang bisa comparable secara dunia dan diakui secara akredibilitas assesemnetvaluasinya. Serta tentu kaitanya pada payung hukum untuk profesi ini” imbuhnya.

Dalam suatu diskusi, Muhammad Fajrin Rasyid yang merupakan salah satu pendiri bukalapak (peringkat 3 e-commerce dengan trafik tertinggi versi asean-up) mengatakan bahwa, besar kemungkinan dengan makin banyaknya e-commerce dan perusahaan start-up akan menjadikan para penilai sebagai solusi dari berbagai macam kepentingan bisnis didalamnya. Tentu ini menjadi sebuah peluang bagi para penilai untuk semakin menguatkan eksistensinya terhadap dinamisme perkembangan sistem perekonomian global.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Langgeng Subur yang merupakan Presiden AVA dan juga Ketua Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan harapannya kepada para penilai sebagai praktisi untuk makin memperbanyak penulisan-penulisan ilmiah yang edukatif dan dapat menjadi bahan referensi, baik untuk pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat awam. Banyaknya kasus yang terjadi di lapangan bisa menjadi bahan penelitian maupun penulisan karya ilmiah yang mana solusinya juga berasal dari data empiris yang kredibel. (AA)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *