Pelarangan Liputan Ciderai UU Pers No 40 Tahun 1999

CB, SURABAYA-Wartawan JTV, Dewi mengaku mendapat teguran dari Kabag Humas Pemkot Surabaya, M.Fikser saat akan mendekati teras rumah dinas Risma.

M.Fikser menegur kepada wartawan JTV, mulai hari ini Mbak Dewi gak usah datang kalo ada acaranya ibu (Tri Rismaharini).Teguran tersebut saat Dewi hendak meliput Kirab GP Ansor di rumah dinas Walikota Surabaya.

Saat ditegur seperti itu, Dewi kembali bertanya kepada M.Fikser selaku anak buah Risma, bahwa keinginan Risma bisa disampaikan saja ke kantor redaksi JTV, tapi langsung dijawab sama Fikser, ya nanti kita kirim surat ke kantor Sampean.

“Tadi waktu liputan kirab di kediaman, mau masuk kediaman sama Fixer dicegat, terus dia bilang mbak dewi ibu tidak berkenan kalau ada Sampean.” Kata Dewi kepada wartawan, Senin (08/10/2018).

Atas kejadian tersebut, wartawan JTV merasa dihinakan secara profesi. Bahkan seringkali wartawan yang akan meliput Risma sering mendapat cacian dan makian yang benar-benar melecehkan wartawan, saat pertanyaan wartawan sedikit menohok kinerja Risma.

“Tak sepantasnya seorang kepala daerah sekelas Risma anti wartawan. Mengapa harus menyuruh anak buahnya menjegal wartawan.” Tegas Dewi.

Salah satu wartawan media online, Hasan mengatakan ” Menghalang-halangi dan pelarangan wartawan dalam mendapatkan informasi berita masuk dalam unsur pidana coba baca pasal 4 bab VIII UU pres nomor 40 tahun 1999″ ujar hasan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

“Terkait hal ini harusnya walikota surabaya bijak, jangan mengkebiri jurnalis,” ujar maulana.(lang)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *