Dalam rangka mengurangi resiko bencana, terutama di daerah yang rawan bencana, seluruh pemangku kebijakan diharapkan mengalokasikan anggaran program prioritas penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo seusai acara pembacaan Summary Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Prov, Jatim dalam rangka Pembahsan / penetapan Rancangan Peraturan Daerah Prov. Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Senin (22/10).
Dijelaskan, program prioritas penanggulangan bencana bermacam macam bentuknya. Diantaranya pengembangan desa tangguh dan kelurahan tangguh bencana, pembentukan sekolah aman bencana di daerah rawan bencana dan pemasangan alat peringatan dini longsor, banjir ,tsunami dan gunung berapi. “ Pemangku kebijakan bersama pemerintah kabupaten atau kota menyusun rencana kontijensi dengan pendekatan spasial melalui pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman bencana,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Gubernur Jatim mencontohkan, bencana gempa bumi di Kab. Sumenep, Pemprov Jatim bersama Pemkab. Sumenep memberikan bantuan berupa perbaikan rumah dan masjid yang mengalami kerusakan baik yang ringan, sedang dan berat. Perbaikan tersebut bekerjasama dengan Kodam V BRawijaya. ”Melihat hal yang demikian, perlu bagi pemkab untuk membuat program prioritas penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Pakde Karwo juga menjelaskan upaya Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Pada Raperda Prov. Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019 telah dialokasikan bantuan kesejahteraan kepada 21.574 personil guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Bantuan tersebut diserahkan setiap bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 228, 471 miliar. “Diharapkan dengan alokasi anggaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan pegawai tidak tetap,” tambahnya.(yit)