DEBT COLLECTOR RAMPAS PAKSA APV ATAS NAMA JUMALI DIHALAMAN POLSEK BALUNG JEMBER

CB, Jember (28 Nopember 2018) –  Di era pemerintah berupaya menegakkan supermasi hukum ternyata tidak membuat Debt collector kecil  nyalinya untuk melakukan aksinya mengambil paksa kendaraan yang telat bayar angsuran seperti halnya yang di alami salah satu warga yang mengadukan permasalahan ini kepada media online dan cetak cahaya baru untuk di beritakan , ketika di komfirmasi wartawan koran ini bernama jumali  Dusun meleman, Desa wotgalih kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 ketika mobil nya di bawah sopir yang bernama Irham tau tau datang beberapa orang yang mengaku debt collector menyuruh berhenti setelah bicara kesana kemari si sopir di ajak ke kantor polsek balung, di halaman polsek itu si sopir di minta menandatangani surat yang tidak tau apa isi surat itu tapi sopir tadi tidak mau karena dia menyadari kalau itu urusan juragan nya, bahkan sempat bilang sama debt collector untuk menunggu juragan nya aja tapi pihak pihak debt collector tidak mau, bahkan memaksa minta kontak nya kalau tidak di kasikan bisa di pidana, karena saking takutnya kontak pun di kasikan ke debt collector memang saya terlambat bayar 4 bulan tapi saya sudah bayar satu dan yang tiga saya sudah koordinasi sama orang bank akan saya melunasi senin tanggal 19 itu sudah sepakat sebelum hari senin hari sabtu dan minggunya saya bayar lagi dua angsuran melalui transfer/banking dan buktinya ada tapi kenapa mobil saya kok di sita Kasus penarikan secara paksa mobil Apv dengan Nopol S 8319 D yang dilakukan oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalahnya, kasus tersebut masih kerap terjadi

Terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagian perusahaan pembiayaan.

“Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa debt collector seharusnya penyitaan dilakukan oleh pihak pengadilan, pihak pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor tersebut. Dia menambahkan, apabila masih ada debt collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor / mobil di jalan, mereka dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan. dengan hukuman 12 tahun penjara, bahkan ada narasumber menyampaikan Hukum dan Pidana Debt Collector, Merampas Motor/ Mobil Kredit Laporkan Pasal Pencurian, Penipuaan dan Perampasan. Menyita kendaraan nasabah kredit macet dan tidak peduli bahwa masalah utang piutang merupakan kasus perdata dapat diselesaikan lewat pengadilan perdata.

Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan oleh debt collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mengangsur/ mencicil. Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. dan tidak jarang debt collector bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” Maling, Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak tahun 2012 telah dibuat Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa.

Pihak Kreditur (Leasing) tidak berhak mengambil motor/ mobil/di rumah dengan seenaknya sendiri. Jika motor/mobil anda akan ditarik secara paksa oleh perusahaan leasing karena telat atau gagal membayar cicilan bulanan. Anda tak perlu khawatir, sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran/ cicilan.

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan Anda secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus Anda akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda. Dengan demikian, kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda

Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tandasnya bersambung( Har/had)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *