PU Bina Marga Prov Jatim Saling Lempar ‘’TERKAIT ALAMAT PEMENANG LELANG’’

CB, SURABAYA Dinas PU Bina Marga Prov Jatim angkat bicara terkait adanya alamat pemenang lelang yang bisa di sebut, tidak ada atau tidak sesuai yang tercantum pada LPSE.  Lagi lagi sering kita temui masalah atau kendala pada alamat pemenang tender yang tidak sesuai atau bisa di sebut alamat siluman.

Semaraknya alamat yang tidak jelas ini membuat tim dari koran ini mempertanyakan kebenaranya kepada dinas terkait.

Siswo selaku Kasi bidang pemeliharaan  PU Bina Marga Prov Jatim  Menjelaskan terkait alamat yang tidak sesuai atau tidak ada, ‘’ itu yang tau adalah  ULP bukan dinas yang bertanggung jawab, karena yang seharusnya sebelum di tetapkan menjadi pemenang, itu Pihak ULP atau Pokjanya mensurvey dulu apakah benar benar ada atau tidak,” tutur Siswo.

Tidak berhenti di situ tim dari koran ini mengklarifikasi terkait hal tersebut Kepada Bpk Yus selaku Ketua panitia ULP jatim beliau menegaskan dengan singkat dan jelas,” bahwa kita ini hanya menyediakan lelang saja mas, kita juga tidak mau disalahkan itu tidak benar mas, sekali lagi saya perjelas kita hanya menyediakan lelang itu saja, kalau semua persyaratan sudah lengkap ya kita tetapkan sebagai pemenang dan pihak pemenang itu berurusan langsung dengan dinas terkait yang mengadakan,” tepis yus.Disini di duga adanya suatu permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Adim selaku Kabid di Bidang Pemeliharaan  Dinas Pu Bina Marga Prov Jatim, tidak mau menemui atau bisa di bilang Alergi wartawan, Karena meskipun beliau ada di tempat tidak juga mau menemui.

Kabid pemeliharaan tersebut terkesan sudah menyalai aturan, Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, Adim selaku Kabid Pemeliharaan sudah termasuk melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.  Apalagi yang meminta informasi adalah seorang wartawan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, itu bisa dikatakan pembodohan publik. Sehingga masyarakat tidak boleh tahu tentang tata cara kinerja pemerintahanya.

Bobroknya pemerintahan tergantung dari kinerja pejabat tersebut, sebab keterbukaan informasi publik sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia, mengingat Undang Undang publik sudah dibentuk sejak tahun 2008.(bersambung/ANGGA)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *