CB, SURABAYA – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo berharap agar penggunaan dana desa yang digulirkan pemerintah dapat semakin memberdayakan ekonomi masyarakat. Harapan itu disampaikan utamanya untuk memberdayakan kaum perempuan.
“Dana desa sangat diperlukan untuk membenahi sarana dan prasarana desa sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Dan itu nyata-nyata bisa disaksikan hasilnya pada saat ini, walaupun belum menyentuh pada pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo saat menyampaikan sambutannya mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo di acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa di Gedung DBL Graha Pena Jl. A. Yani Surabaya, Sabtu (2/2).
Pakde Karwo mengatakan, sejak empat tahun yang lalu, tepatnya sejak 2015 dana desa digulirkan, 84,5 % penyerapan dananya masih dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatnya masih sebesar 13 %.
Melihat masih kecilnya prosentase untuk pemberdayaan masyarakat, orang nomor satu di Jatim itu berharap agar ke depan pemberdayaan tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi, utamanya untuk kaum perempuan.
“Agar hasilnya bisa untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Khusus penggunaan dana desa yang digunakan untuk infrastruktur, Pakde Karwo berharap agar alokasi penggunaannya lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Yakni sarana prasarana pertanian, seperti irigasi, pembibitan, embung, pengadaan teknologi tepat guna (TTG) dan pengolahan produk-produk pertanian lainnya.
Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga memaparkan, bahwa sejak dikucurkan 2015 sampai 2018 dana desa yang diterima Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 19,865 Triliun.
Anggran tersebut dimanfaatkan oleh 7.724 desa yang tersebar di 30 kabupaten/kota.
Khusus di 2018, total dana desa yang diterima sebesar Rp. 6,344 Triliun. Hingga Desember 2018, dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 6, 32 Triliun (99,62 %). Anggaran tersebut dipergunakan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp. 5,340 Triliun (84,5 %), pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 867,1 miliar (13,72 %), penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 37.9 miliar (0,6 %), serta pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 74,6 miliar (1,18 %).
Adapun hasil yang dapat dinikmati masyarakat antara lain jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, pasar desa 1.542 unit, BumDes 2.183 kegiatan, tambatan perahu 112 unit, embung desa 160 unit, irigasi 6.645 unit, serta sarana olah raga 1.948 unit.
Selain itu juga untuk pembangunan air bersih 12.781 unit, Mandi Cuci Kakus (MCK) 34.781 unit, sumur 990 unit, Polindes/Poskesdes 1.191 unit, PAUD/TK/Sekolah 4.109 kegiatan, Posyandu 1.657 unit, drainase 3.577.955 meter dan penahan tanah sebanyak 21.713 unit.
Dengan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke pelosok desa dan pedukuhan, Pakde Karwo sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada pemerintah atas digulirkannya dana desa tersebut. Pakde Karwo berharap agar program tersebut bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para pendamping desa yang telah membimbing masyarakat desa untuk mengelola dana desa yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah.
Pendamping desa adalah pahlawan desa yang bekerja keras untuk memajukan desa sebagai pondasi kemajuan bangsa, ungkapnya.
Menurutnya, Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya daerah yang mengalami kemajuan begitu cepat dan serapan dana desanya juga paling tinggi, yakni sebesar 99,6 %.
Presiden Jokowi berharap agar perputaran uang dana desa yang digulirkan tidak sampai keluar dari desa. Artinya semua dikelola oleh warga desa sendiri, termasuk bahan bakunya.
“Dengan demikian hasilnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” terangnya.
Beberapa harapan yang diinginkan Presiden Jokowi dari bergulirnya dana desa antara lain agar ekonomi masyarakat bisa semajin bergerak, dapat memberdayakan masyarakat melalui padat karya dengan membuka lapangan kerja, serta mempercepat perputaran keuangan di desa.
“Dan ke depan diutamakan untuk pengembangan perekonomian mandiri dan inovasi masyarakat,” pungkas Presiden Jokowi. (yit).