Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi dan Rencana Alokasi Air Daerah Irigasi Gumbasa Tahun 2019

CB, Sul-Teng – Sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 beserta Peraturan-peraturan Pemerintah terkait, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang yang lebih besar diberbgai sector termasuk sector irigasi dan pertanian.

Pemberlakuan Undang-undang terebut di atas, diikuti dengan diberlakukannya kembali Undang-undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (sebagai penganti UU Nomort 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air yang telah dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan lagi oleh Mahkamah Konstitusi) dan Peraturan pemerintah No. 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air beserta Peraturan-peraturn Mentri PUPR sebgai turunannya.

Peraturan perundangan tersebut di atas salah satunya mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dengan tugas utama membantu Menteri/Gubernur/Bupati/Kota dalam pemnyembangan dan pengelolaan irigasi di daerah bersangkutan sesuai kewenangannya.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan kemanfaatan air irigasi untuk pertanian rakyat dan kepentingan lainya dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani secara menyeluruh, berwawasan lingkungan, dan terpadu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk menjamin keberlangsungan fungsi jaringan irigasi melalui pengelolaan irigasi yang baik, tetap guna, dan berdaya guna. Hal tersebut tidak akan dapat dicapai hanya melalui pengelolaan infrastrukturnya saja, melainkan melalui kordinasi yang baik antara pemangku kepentingan terutama lembaga pengelola irigasi yang ada di wilayah daerah irigasi.

Daerah Irigasi Gumbasa merupakan daerah irigasi kewenangan Pemerintah yang jaringannya melintasi Kabupaten Sigi dan Kota Palu untuk melayani areal potensi 7922 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi) sejak tanggal 28 September 2018 tidak dapat beroperasi penuh akibat terjadinya bencana alam (gempa bumi dan likuitfaksi) yang mengakibatkan jaringan irigasi rusak berat dan masyarakat petani tidak dapat merealisasakan Musim Tanam (MT) Oktober 2018 – Maret 2019 (OKMAR), bahkan dapat berpotensi tidak dapat menanam padi dan palawija sepanjang tahun 2019.

Berbagai upaya koordinasi telah dilakukan, yaitu melalui rapat koordinasi Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan wakil masyarakat petani (P3A/GP3A, Poktan/Gapoktan,KTNA) di wilayah Daerah Irigasi Gumbasa (bagian hulu-tenah-hilir) dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III serta OPD terkait Irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi pada bulan November 2018 dan bulan Desember 2018 dengan hasil kesepakatan bahwa langka awal/upaya prioritas yang dapat segera dilakukan adalah merehabilitasi bangunan utama dan jaringan irigasi pada ruas BGKn.1 s/d BGKn.7 meliputi wilayah Desa Pander, Desa Kalawara, Desa Lambara, dan sebagian Desa Sibalaya Selatan dengan luas lebih kurang 1000 Ha dan akan dapat beroperasi (air dialirkan) pada bulan Juli 2919.

Sejak dihasilkannya kesepakatan tersebut di atas, maka sanggatlah wajar bila masyarakat petani di tingkat lapangan dalam menungguh proses rehabilitasi terebut sampai pada saat akan dioperasikan kembali jaringan irigasi ruas BGKn.1 s/d BGKn.7 pada bulan Juli 2019 selalu bertanya tentang kepastian hal dimaksud, kerena seluruh masyarakat petani se wilayah D.I Gumbasa dalam meningkatkan taraf hidupnya bergantung pada air irigasi dalam usaha tani padi dan palawija serta budidaya ikan air tawar guna mencukupi kebutuhan hidupantara lain makan nasi untuk keluarga, biayah sekolah anak, membayar pajak, dan lain-lain.

Untuk itu agar masyarakat petani di wilayah Daerah Irigasi Gumbasa dapat mengakses informasi yang jelas dan tidak menimbulkan bias dalam memperoleh informasi, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air perlu memfasilitasi untuk melakukan rapat koordinasi tingkat Komisi Irigasi Provinsi Sulawei Tengah dan Kabupaten Sigi sekaligus dapat menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Tata Tanam (RTT) dan Alokasi Air sesuai kesepakatan pertemuan-pertemuan koordinasi sebelumnya.

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud Kegiatan

  1. Untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan irigasi yang baik dan benar dengan mendorong terselengaranya pengelolaan irigasi yang mengutamakan keberlanjutan sistem irigasi dan kepentingan petani yang berkeadilan untuk mencvapai dan mempertahankan ketahanan pangan nasional.
  2. Memberikan informasi yang komprehensif kepada pemaku kepentingan terhadap rencana pemulihan jaringan irigasi D.I Gumbasa Ruas BGKn.1 s/d BGKn.7.
  3. Melakukan diskusi dan pembahasan terhadap rencana tata tanam dan alokasi air sesuai rencana prioritas pemulihan bangunan utama dan jaringan irigasi D.I Gumbasa Ruas BGKn.1 s/d BGKn.7 yang akan beroperasi pada bulan Juli 2019.

Tujuan Kegiatan

  1. Mewujudkan koordinasi yang baik untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.
  2. Memberikan informasi secara menyeluruh dan benar tentang pelaksanaan kegiatan prioritas pemulihan Bagunan Utama dan Jaringan Irigasi D.I Gumbasa Ruas BGKn.1 s/d BGKn.7 yang akan beroperasi pada bulan Juli 2019.
  3. Menyusun dan menetapkan rencana tata tanam dan alokasi air sesuai rencana prioritas pemulihan bagunan utaqma dan jaringan irigasi D.I Gumbasa Ruas BGKn.1 s/d BGKn.7 yang akan beroperasi pada bulan Juli 2019.

Dengan berdasarkan keterangan itu, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi  dan Rencana Alokasi Air Daerah Irigasi Gumbasa Di Tahun 2019 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Peembantu Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan, di BAPELKES (BALAI PELATIHAN KESEHATAN) Kota Palu Pada hari Rabu tanggal 20/3, telah mengadakan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Alokasi Air Daerah Irigasi Gumbasa dalam rangka tindak lanjut hasil pembahasan rapat koordinasi  sebelumnya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 /12 tahun 2018, dengan dihadiri peserta yang terdiri dari beberapa unsure terkait (daftar hadir terlampir) telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

  1. Penanganan perbaikan jaringan Irigai mulai dari kantong lumpur sampai dengan ruas BGKn.7 pasca bencana di Daerah Irigasi Gumbasa dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III meliputi penanganan kantong lumpur, saluran primer dan skunder yang pelaksanaannya selesai pada tanggal 21 Desember 2019.
  2. Untuk penanganan saluran tersier dan perbaikan sawah yang rusak di Wilayah layanan ruas BGKn.1 – BGKn.7 seluas 1070 Ha diusulkan kepada Pemerintah untuk segerah diperbaiki dan selesai dikerjakan sebelum tanggal 1 Januari 2020.
  3. Untuk penanganan rehabilitasi Jaringan Irigasi setelah ruas BGKn.7 (Saluran Primer, Saluran Sekunder Dan Pembuangan) akan dilakukan setelah selesainya Design secara menyeluruh oleh Institusi yang berwenang.
  4. Kementrian dan OPD terkait Tanaman Pagan dan Horticultural menginventarisir kebutuhan masyarakat Petani terkena dampak bencana di areal layanan Daerah Irigasi Gumbasa untuk membudidayakan tanaman periode April s/d Desember 2019.
  5. Mengusulkan kepala Pemerintah untuk menambah pembuatan sumber dangkal di Wilayah DI.Gumbasa yang terkena dampak bencana sebanyak 270 titik yang terbesar di 28 Desa dan 1 Kelurahan.
  6. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah melalui kegiatan Satuan Kerja TP-OP SDA melakukan penjadwalan kembali rapat kordinasi untuk mempersiapkan dan menyusun rencana tata tanam detail dan tata tanam global periode Oktobel 2019 – Maret 2020.
  7. Mengusulkan kepada pemerintah untuk daerah yang terkena dampak likuifaksi di DI.Gumbasa dapat dilakukan kegiatan optimasi lahan.

Dalam hal ini Ir.Abdul Razak,,MT Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air  selaku Ketua Harian Komisi Irigasi Profinsi Sulawesi Tengah fokus didalam tugasnya  terutama khususnya Konsen terhadap percepatan pemulihan  Irigasi Air diwilayah D.I Gumbasa dengan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk Sigi,Sulawesi Tengah. (fadri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *