Dinas Perumahan Rakyat Dan Cipta Karya Jatim Gelar Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi

CAHAYABARU – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Jawa Timur, pekan lalu menggelar Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Dan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk menginfornasikan peraturan terutama peraturan baru, sarana berkomunikasi dan koordinasi sebagai upaya percepatan implementasi peraturan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembangunan bangunan gedung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Jawa Timur, Rudy Ermawan Yulianto, ST.MMT, pemberlakuan Undang Undang Jasa Konstruksi 02 tahun 2017 membawa dampak bagi penyelenggaraan jasa konstruksi. Terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan sumberdaya manusia dan penyediaan informasi dibidang konstruksi.

Untuk itu lanjut Rudy pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja sektor konstruksi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang undang.Dengan melibatkan sumber daya yang kompoten dan berkualitas menurut Rudy, akan memberikan hasil konstruksi yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan bagi masyarakat.

Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengajak seluruh elemen jasa konstruksi untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keselamatan konstruksi.

Selain membahas jasa konstruksi sosialisasi juga membahas tentang peraturan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung. Undang undang no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung mengamanahkan bahwa seluruh bangunan gedung harus menjamin keandalan teknis baik itu segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Bangunan gedung juga harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung untuk memberikan kemudahan pengguna agar dapat beraktifitas secara aman, nyaman, mudah dan mandiri di dalam bangunan gedung dan lingkungannya.Untuk memenuhi standar itu maka ditetapkanlah Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyarayan Kemudahan Bangunan Gedung sebagai pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dam Aksebilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Rudi berharap dengan penerapan peraturan ini masyatakat akan dapat manfaat dari pembangunan bangunan gedung yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis, keselatan, kesehatan, kenyamanan. Tapi juga lebih efisien sumber daya serta selaras, serasi dan harmonis dengan lingkungannya (hpo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *