Tata Ruang Tentukan Kelanjutan pembangunan Suatu Kawasan

CAHAYA BARU – Seorang walikota di salah satu kota di Pulau Jawa, mengeluh bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk membangun dan mengembangkan daerah yang dipimpinnya. Hanya karena tata ruang yang ada di wilayahnya, tidak diterapkan dengan baik oleh pemimpin sebelumnya.

Bagi suatu kawasan adanya tata ruang yang benar dan baik, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kawasan yang sehat, tertib dan dapat mengatur pengembangan lahan terbangun sehingga dapat membawa wilayah tersebut menjadi efisien.

Begitu pentingnya peran tata ruang ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, 31 Kuli 2019 lalu mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur. Rapat ini lebih detail membahas pengendalian pemanfaatan ruang. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib tata ruang, sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Pengendalian pemanfaatan ruang ini diwujudkan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian intensif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Provinsi Jawa Timur, Moh Rudy Ermawan Yulianto ST, MMT, mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini dalam memgimplementasikan pengendalian pemanfaatan ruang adalah adanya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang. Serta dinamisnya perkembangan kawasan perkotaan. Ini terjadi lanjut Rudy karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dan secara otomatis semakin meningkat pula kebutuhan lahan.

Semakin meningkatnya kebutuhan lahan ini sekaligus berdampak dengan naiknya harga lahan, di kota kota besar seperti Surabaya. Hal tersebut lanjut Rudy, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan lahan yang mereka miliki.

Namun sering kali tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang. Misalnya adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Juga kegiatan bongkar muat serta lahan parkir yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kemacetan.

Tantangan lainnya dalam implementasi penataan ruang wilayah diantaranya belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang

Terkait dengan kendala kendala itu maka menurut Rudy maka digelarlah rapat koordinasi itu. Rapat itu sekaligus mensinkronisasikan upaya mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme penyusunan RDTR dan PZ yang implementatif antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Rapat koordinasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten/kota untuk upaya tertib tata ruang.

Rudy berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan point point penting diantaranya rencana detail tata ruang yang merupakan rencana strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas lokal dan mengatur pengembangan lahan terbangun. Sehingga bisa membawa wilayah tersebut menjadi lebih efisien.

Peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang perlu direncanakan bersama antar stakeholder.

Perijinan tata ruang perlu memperhatikan konflik yang akan terjadi dari segi sosial maupun lingkungan. (hpo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *