KPK Perlu Bongkar Dugaan Praktik Proyek Pembangunan Dermaga di Lingkup Dinas Perhubungan Laut Prov Jatim

Foto: Depan Kabid Laut, Nyono dan PPK Saikudin

 

CB, SURABAYA – Banyaknya Proyek Pembangunan dan  Pemeliharaan yang di adakan oleh dinas Perhubungan Laut  Prov jatim Patut mendapat Sorotan Pubilk, di karenakan banyaknya dugaan penyelewengan pekerjaan mulai dari  Pembangunan / Pemeliharaan Pelabuhan yang setiap Tahunnya di anggarkan kembali.

Namun tak kunjung selesai, Pelabuhan Paciran, Pelabuhan Brondong, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan masih banyak lagi pembangunan atau pemeliharaan dermaga yang bernilai fantastis, seperti di tahun 2018 dinas perhubungan laut  adakan Proyek pembangunan  dermaga sungai lintas blitar – tulungagung  dengan anggaran Rp 4.449.035.000,00 Milyar Yang di Menangkan  oleh PT. DUTA EKONOMI  yang beralamatkan  JL. MELATI NO 3 SAMPANG – KAB SAMPANG  diduga kurang tepat sasaran  atau  tidak sesuai dengan gambar yang di sepakati dalam kontrak kerja  antara lain  dermaga penyebrangan, shelter,  dan lampu penerangan jalan.

Namun  bisa kita liat tidak adanya bangunan shelter di lokasi dermaga penyebrangan tersebut dan  kurangnya pemasangan PJU  yang seharusya  ada 13 namun hanya terpasang  12

KPK  perlu  adanya pengawasan extra ketat kepada dinas terkait. Sebab pada  suatu proyek pembangunan  tersebut , di duga adanya suatu permainan.  Upaya pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di dinas perhubungan laut patut kita acungi jempol. Tapi sebaliknya sangat tidak relavan apabila mencuat dugaan adanya penyimpangan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diduga akan di selewengkan pejabat terkait untuk kepentingan pribadinya.

Nyono, selaku Kabid Laut saat ditemui tidak mau memberikan komentar malah Melemparkan Kepada  PPK Laut, Saikudin, tim Investigasi Cahaya Baru berusaha komunikasi lewat By Phone tetapi  Saikudin enggan menemui wartawan koran ini. Sampai berita di Terbitkan Belum Ada Respon  dari dinas terkait.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, Nyono dan Saikudin sudah termasuk menghalangi kerja wartawan untuk mendapatkan informasi dan terkesan juga telah menyimpang ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Apalagi yang meminta informasi adalah seorang wartawan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, itu namanya pembodohan publik, sehingga masyarakat tidak boleh tahu tentang tata cara kinerja pemerintahanya. (Bersambung /ANGGA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *