Jelang Pelaksanaan Pilkades Serentak di Pamekasan Masih Gejolak

CB,PAMEKASAN – Banyak Permasalahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa  secara serentak di antaranya kecamatan Proppo namun kondusivitas harus tetap diutamakan menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades)

Puluhan warga Desa Proppo pendukung salah satu Calon Kepala desa yang tidak lolos dalam penetapan calon kepala desa mereka mendatangi kantor kecamatan menyampaikan penolakan pilkades,alasannya masih berlangsung sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN).

Massa mendatangi kantor kecamatan, Camat Proppo Suto Wijoyo didampingi Anggota polsek dan koramil menemui masyarakat,namun belum ada kesepakatan antara warga dengan pihak kecamatan.

Camat Suto Wijoyo bersikukuh bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades ) tetap digelar dengan landasan perturan daerah dan peraturan bupati.

Sementara masyarakat tetap ingin pilkades ditunda, Jika dilaksanakan Moh. Rahem, bakal calon kepala desa yang didiskualifasikasi harus masuk sebagai calon kepala desa.

Dalam Audiensi sempat memanas salah sseorang pendukung bacakades yang didiskualifikasi menantang,bahkan saat Camat Suto Wijoyo ingin meninggalkan kantor kecamatan dengan maksud berkoordinasi dengan tim kabupaten, massa berkerumun menghadang.

Aparat Keamanan sigap segera membawa camat ke mobil yang membawa ke kabupaten. Massa tidak beranjak dari halaman kantor kecamatan.

Nisan Radian selaku kuasa hukum Moh. Rahem menjelaskan permintaan masyarakat Yakni pilkades ditunda sampai ada putusan dari pengadilan. Jika pemilihan tetap digelar, Moh. Rahem harus masuk sebagai kandidat.

Tuntutan Masyarakat dinilai sangat rasional. Sebab, persyaratan administrasi yang menurut versi panitia pemilihan kepala desa (P2KD) tidak memenuhi syarat mereka sudah diperbaiki,Perbaikan nama dan tanggal lahir mendapat kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan,bahkan dari Pengadila Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain cakades di Desa Proppo hanya dua orang. Jika bertambah satu calon, panitia tidak perlu menggelar seleksi tambahan. ”Permintaan kami hanya itu, ditunda atau Moh. Rahem dimasukkan sebagai calon Kades,” Jelasnya.

Nisan Radian selaku kuasa hukum menilai diskualifikasi oleh P2KD tidak masuk akal. Sebab ada ketidaksamaan nama dalam syarat administrasi. Seharusnya, setelah ada putusan pengadilan, berkas yang ditolak itu diterima.

Berkas pendaftaran Moh. Rahem tidak ada yang palsu. Semuanya asli. Hanya ada ketidakcocokan penulisan nama dan tanggal lahir. Sesuai regulasi, berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila palsu.

Camat SutoWijoyo di hadapan Massa  menegaskan bahwa pilkades akan tetap digelar sesuai perda dan perbup. Jika ada yang dinilai tidak sesuai dengan hukum, masyarakat dipersilakan membawa ke ranah hukum.

Menurutnya persoalan pilkades tersebut sempat dibawa ke DPRD Pamekasan. Namun, belum ada rekomendasi serta belum ada perubahan keputusan dari tim pilkades tingkat kabupaten. ”Kami akan melaksanakan pilkades sesuai perda dan perbup,” tegasnya.

Anggota DPRD Pamekasan yang baru di lantik Hairul Umam menyatakan, hasil audiensi dengan warga Desa Proppo disampaikan kepada pimpinan dewan sementara. Rekomendasi akan disampaikan oleh pimpinan dewan.

Sampai sekarang, alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. dengan demikian, kebijakan termasuk rekomendasi yang mengatasnamakan dewan, harus keluar melalui pimpinan sementara.Masih dibahas dengan pimpinan sementara,”Jelasnya. (mt/jml)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *