Gubernur Khofifah Gelar Lebar ‘Karpet Merah’ dan ‘Karpet Hijau’ untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

CB, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang demi memajukan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Agar ekonomi di Jawa Timur terus tumbuh berkualitas dan inklusif, Khofifah siap menggelar lebar ‘karpet merah’ dan ‘karpet hijau’ di Jawa Timur.

Karpet merah yang dimaksud adalah membuka lebar untuk investasi baik PMA maupun PMDN, namun di sisi lain juga membuka lebar karpet hijau dengan mendorong berkembangnya pelaku  koperasi,   UKM dan IKM di Jawa Timur.

Hal itu menjadi paparan yang ditekankan Khofifah dalam Simposium Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Dalam Menjaga Momentum Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10).

“Kita ingin buka lebar karpet merah yang artinya ini outward looking yaitu kita memberikan ruang untuk investor baik PMA maupun  PMDN . Tapi kita juga buka lebar karpet hijau yang berarti inward looking, yaitu memberikan ruang untuk koperasi, UKM dan IKM kita agar  terus berkembang,” kata Khofifah.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester 1 tahun 2019 c to c mencapai 5,64 persen sementara Y on Y mencapai 5,72 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional semester 1 tahun 2019 yang angkanya mencapai 5,05 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran struktur PDRB di periode tersebut, kontribusi terbesar di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga. Yaitu sebesar 59,82 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,88 persen.

Sehingga menurutnya tidak bisa pemerintah hanya membuka dan memberikan peluang lebar untuk investor  namun tetap harus memberikan dukungan dan dorongan agar UKM dan IKM tetap hidup dan berkembang. Oleh karenanya program KUR menjadi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koperasi,  UKM dan IKM.

“Kita butuh keseimbangan antara peran investor dan pelaku UKM dan IKM.  Karena 4,88 persen pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi rumah tangga, maka sektor UKM IKM itu harus mendapatkan ruang, baik permodalan, pendampingan, akses pasar  maupun  proteksi  regulasi yang dibutuhkan. Misalnya untuk petani garam, nelayan, dan sektor yang lainnya, kita ingin mereka dapat karpet hijau ini,” kata Khofifah.

Sinkronisasi regulasi dibutuhkan agar bisa memberikan ruang gerak dan proteksi bagi pelaku UKM dan IKM. Sebab regulasi yang sinkron akan menjawab kebutuhan dan menghilangkan kendala yang menghambat berkembangnya UKM dan IKM.

“Regulasi yang nyambung dengan pemenuhan kebutuhan pelaku UKM dan IKM ini menjadi sangat penting. Kalau UKM IKM jalan, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga pondasi  perekonomian kita makin kuat,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pemberian akses kepada UKM dan IKM salah satunya dilakukan dengan memudahkan penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian KUR kepada pelaku UKM dan IKM ini diharapkan lebih murah, cepat cair dan mudah diakses.

“Kita ingin KUR bisa lebih luas  diakses oleh  pelaku UKM dan IKM. Maka Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jatim termasuk yang saya minta agar Non Performing Loan (NPL)-nya secara signifikan  bisa ditekan. Kami ingin  BPD Jatim bisa menjadi implementor KUR,” kata Khofifah.

Dikatakan mantan Menteri Sosial ini, sudah beberapa tahun belakangan BPD Jatim tidak bisa menjadi implementor KUR lantaran NPL nya terlalu tinggi. Dalam dua kali RUPS, Khofifah sudah menekankan agar NPL BPD Jatim bisa ditekan sehingga bisa kembali menyalurkan KUR. Sebagaimana diketahui, bank bisa menyalurkan KUR jika NPL nya di bawah lima persen.

Dalam kesempatan yang juga dilakukan pelantikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya ini, Khofifah juga meminta ISEI memberikan dukungan terhadap berbagai program yang saat ini terus dilakukan Pemprov Jatim terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP).

Sementara itu, usai melantik pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022, Gubernur BI selaku Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Perry Warjiyo mengatakan, bauran kebijakan Bank Indonesia 2019 dilakukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Untuk melakukan stabilitas dan pertumbuhan maka dilakukan kebijakan moneter. Sedangkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi maka dilakukan kebijakan makro prudensial, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan dan ekonomi keuangan syariah.

“Ada lima tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Yang pertama adalah ekonomi global, kedua arus permodalan, ketiga adalah fintech dan unbundling financial service serta perubahan perilaku agen ekonomi. Kalau kita perhatikan saat ini pinjaman bukan lagi diberikan oleh bank tapi juga fintech. Dalam lima tahun ini naik sangat tajam,” katanya.

Menurutnya dalam menghadapi hal ini sektor perbankan tidak boleh tidak tanggap. Melainkan harus terus berinovasi dalam mengeluarkan produk berbasis ekonomi dan keuangan digital.

Terkait pelantikan pengurus ISEI cabang Surabaya Koordinator Jatim ini, menurutnya dibutuhkan sinergitas yang kuat serta guyub rukun baik dari tingkat pusat hingga daerah. Dirinya pun mengapresiasi kepengurusan ISEI cabang Surabaya yang memenuhi unsur Akademisi, Birokrat dan Government (ABG).

“ABG yang optimal sebagai tulang punggung penguatan sinergi antara ISEI dan pengampu kebijakan di pusat dan daerah.  Situasi ekonomi global yang tidak ramah memberikan tantangan yang semakin berat pada perekonomian domestik.  Oleh karena itu sinergi, sinergi dan sinergi adalah kuncinya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Eko Purwanto mengatakan pergantian kepengurusan ISEI ini sebagai proses regenerasi penyegaran organisasi yang diharapkan berdampak terhadap kontribusi ISEI dalam pengembangan ekonomi daerah khususnya Surabaya dan Jatim. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak baik dari kalangan akademisi, bisnis dan pemerintah.

Susunan pengurus inti ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022 yakni Ketua Eko Purwanto, Wakil Ketua Rudi Purwono, Sekretaris Umum Soni Harsono dan Wakil Sekretaris I Budiono, Wakil Ketua II Aries Agung Paewai dan Wakil Ketua III Herizon. Kemudian Bendahara Umum Saiful Anwar dan Wakil Bendahara Anggraeni. Serta beberapa bidang yakni Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Sautma Ronni B., Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pendanaan Ferdian Timur Satyagraha, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Harmanta serta Ketua Bidang Publikasi, Jurnal dan Riset Bambang Budiarto.(yit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *