Disperindag Sosialisasi Kemetrologian dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pertamini

CB, Sidoarjo – Usaha Pertamini di wilayah Kabupaten Sidoarjo akhir-akhir ini menjamur tercatat sedikitnya ada 300 lebih berdiri usaha pom mini dengan cara menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat layaknya seperti di Pom milik pertamina.

Namun, ternyata alat tersebut sejauh ini belum memiliki ijin dari institusi yang mempunyai otoritas dalam hal ini, Pertamina dan BPH Migas. Mereka selama ini dalam menjalankan usahanya hanya berbekal ijin rekomendasi dari Desa maupun Kecamatan.

Dalam rangka memberikan pemahaman khususnya bagi pelaku usaha pertamini tentang metrologi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Sidoarjo.

Senin,(21/10) menggelar acara di fave Hotel jalan Jenggolo Sidoarjo yang diikuti oleh pelaku usaha Pertamini, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, serta pihak Kecamatan. Acara yang dibuka oleh Asisten Administrasi Perekonomiam.

Benny Airlangga Yogaswara juga di hadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Sidoarjo Drs.Ec.Tjarda,MM serta Narasumber dari BPH migas Idham Ridwan, dari Pertamina Surabaya Ardha Agnisatria Bahar, dari Direktorat Metrologi Bandung Nona Martin Caliandra dan Bimmas Polres Sidoarjo Dalam pemaparan materinya Nona Martin C mengulas tentang pengenalan UTTP wajib tera dan tera ulang, dijelaskannya metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas sebagaimana di atur UU nomer 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

” Semua alat ukur /metrologi legal harus tertib ukur dan wajib ditera hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha juga keselamatan umum serta untuk memenuhi persyaratan perdagangan.

” jelasnya Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tjarda saat dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Perdagangan Listianingsih,SE,MM usai acara tersebut menjelaskan, keberadaan Pertamini selama ini ilegal karena tidak mempunyai ijin dari Pertamina ijin usaha nya hanya berbekal rekomendasi dari desa dan kecamatan.

Alatnya pun tidak bisa di tera ulang karena tidak berstandar. ” Menurut Bu Nona dari Direktorat Metrologi alat yang dipakai Pertamini harus berstandar kalau alatnya dari luar negeri maka harus ada ijin type tapi kalau alatnya dari dalam negeri harus ada ijin dari pabrik.

” ujar Bu Lis Di tambahkannya, kalau mau tetap berjualan maka alatnya harus dari Pertamina. Dia juga memberikan saran agar sebaiknya beralih usaha lain selain membuka usaha Pertamini karena alat tersebut rawan kebakaran tercatat ada 3 kasus kebakaran akibat alat tersebut, terakhir peristiwa terjadi di Sukodono.

” Sebaiknya beralih usaha dari Ilegal menjadi Legal. Tapi kalau mau tetap jualan harus ada alat dari Pertamina. Kita juga berikan solusi mereka (pelaku usaha pertamini), bisa menjadi sub penyalur dan pertashop dari pertamina dan usahanya dalam bentuk Bumdes.” Jelas Listianingsih.(ncs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *