Pasang Surut RUU Penilaian Pada Program Legislasi Nasional

Cb-Surabaya. Hilangnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai di daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 pada website resmi DPR membuat mereka-mereka yang berprofesi sebagai penilai makin bertanya-tanya akan kepastian dari pengesahan RUU tersebut.

Meskipun Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada kesempatan lain berulang kali menegaskan perlunya RUU tersebut untuk segera disahkan agar dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas dan masif bagi para penilai dalam akselerasi pembangunan nasional khususnya dalam hal perekonomian, namun tetap saja RUU tentang Penilai hingga saat ini belum juga terlihat signifikan dalam proses pembahasan maupun pengesahannya.

Dibalik ketidakpastiannya, ada sedikit angin segar ketika Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024, yang mana salah satunya adalah RUU tentang Penilai. Adanya usulan tersebut membuat MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) memiliki kans untuk terus melakukan upaya-upaya yang komprehensif dalam melakukan komunikasi ke setiap pemangku kepentingan agar Undang-Undang yang membuat kontribusi aktifnya selama ini dalam perekonomian makro Indonesia makin kuat dan membawa kemaslahatan ke seluruh lapisan masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Eko Suwardi, M.Sc.,Ph.D. yang ditemui saat pengesahan MEP Valuers Club UGM (MEPVAGAMA) di Hotel Gand Sahid Jaya, Jakarta pada Hari Sabtu (30/11/2019) lalu mengatakan, “Profesi ini akan sangat berpengaruh besar dalam percepatan pembangunan nasional karena apa yang dikerjakannya selalu bersinggungan dengan instrumen-instrumen ekonomi seperti kredit perbankan, transaksional aset antar perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta, studi kelayakan, optimalisasi aset pemerintah hingga pemberian opini nilai saat pembebasan lahan untuk kepentingan umum, yang mana tentu saja akan meminimalisir membengkaknya budget dalam pembangunan infrastruktur publik”. Ujarnya.

Senada dengan yang dikatakan oleh Eko, Ir. Muhammad Amin, M.Sc, MAPPI (Cert.), salah seorang narasumber dalam diskusi ditempat yang sama menyampaikan, “Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan terbesar ekonomi dunia di masa depan. Profesi penilai tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing di kancah global, namun lebih dari itu juga harus bisa memerankan diri sebagai pendorong ekonomi lokal. Profesi penilai dihadapkan pada tantangan baru, dan harus mampu memainkan peran-peran baru tersebut”.

MAPPI selaku organisasi berkumpulnya para penilai di Indonesia juga terus proaktif berupaya menyampaikan ke beberapa universitas untuk melakukan kajian dalam konteks pembentukan S1 Penilaian, yang mana dengan adanya jurusan penilaian akan makin menguatkan opini masyarakat, bahwa antusiasme untuk makin mengembangkan keilmuan tentang penilaian itu nyata. Karena tanpa banyak orang awam mengetahui bahwa ilmu penilaian itu sendiri tidak hanya terpaku pada satu displin ilmu saja, dalam prakteknya seorang penilai wajib untuk memahami ilmu ekonomi, teknik sipil, teknik mesin hingga sosial kemasyarakatan dan bahkan sebagian diantara mereka dituntut untuk memahami tentang ilmu geografi, pertambangan dan perkebunan, akibat dari ragamnya tuntutan tujuan penilaian dari pemberi tugas. hal ini diungkap oleh Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev. MAPPI (Cert.) yang juga wakil ketua umum 2 MAPPI, menurutnya inovasi berkeilmuan dengan membentuk S1 penilaian di beberapa universitas tersebut diharapkan dapat mendorong Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan untuk segera menjadikan RUU tentang Penilai sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas dalam waktu dekat.

Sudut pandang yang lebih gamblang dalam hal peranan seorang penilai dimasa lalu diungkap oleh Dedi Susanto, M.Ec.Dev. MAPPI (Cert.),”salah satu yang menjadi penyebab parahnya perekonomian negeri ini saat krisis ekonomi antara tahun 1997-1998 adalah kesalahan dalam melakukan penilaian”. Memang seperti yang banyak kita ketahui bersama saat itu masyarakat banyak dikejutkan adanya pernyataan bahwa nilai aset yang dikuasai BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dari awalnya yang bernilai sekitar Rp. 644,8 trilyun akhirnya menjadi senilai Rp. 167,7 trilyun pasca revaluasi saat dinilai. Dari pengalaman di masa lalu itu menunjukkan besarnya nilai aset yang dijaminkan pada saat terjadi kredit bermasalah penjualan aset tersebut nilainya tidak mencukupi. pemuda 32 tahun asal Masalembu yang juga menjabat sebagai Ketua MEPVAGAMA ini menambahkan. pengesahan RUU tentang Penilaian hendaknya segera dipercepat dan tidak ditunda lagi agar para penilai makin bersemangat meningkatkan kompetensinya dan merasa dipercaya sepenuhnya oleh setiap pihak.

Banyak pelaku akademis, pelaku usaha hingga pemerintah sendiri yang mengakui seberapa pentingnya peran signifikan profesi ini terhadap negara. Namun hingga saat ini mereka-mereka yang telah mengakui urgensi Undang-undang tentang Penilaian masih tetap harus bersabar menunggu pengesahannya. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *