Studi Banding Aparat Desa Wotgalih jadi Sorotan

CB, LUMAJANG – Pratisi Hukum kabupaten Lumajang meminta masyarakat mengawasi realisasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Perlu pengawasan masyarakat, pemuda ataupun mahasiswa agar sasaran dan penggunaan anggaran negara itu betul-betul tepat sasaran dan program yang direncanakan produktif,” kata salah satu nara sumber sebut saja Ali Ridho kepada awak media ini jumat (16/1) saat ditemui wartawan disalah satu tempat coffe didesa wotgalih.

Nara sumber berikutnya yang enggan disebutkan namanya  mengatakan,” Saya mendapat informasi bahwa beberapa pengaduan masyarakat wotgalih kepada Bupati Lumajang dan tembusan kepada pihak terkait  seperti Inspektorat,  dan kepolisian membuktikan dugaan bahwa terdapat masalah selama ini tahun 2017-2018-2019 dalam pengelolahan Dana Desa oleh aparat Desa wotgalih digunakan studi banding yang tidak pernah menunjukkan hasil Dokumentasinya kepada masyarakat, walaupun sudah empat kali lakukan kegiatan studi banding ke pulau Dewata Bali hasilnya Nol hanya selfy bersama keluarga istri dan anak lalu diunggah di media sosial/facebook,”ujarnya.

Disisi lain kata pria berkumis tebal ini, tak lain adalah Siyono (57),”  Adanya sebuah program pemerintah  untuk memberangkatkan beberapa Aparat Desa melakukan studi banding di Bali akan menjadi sorotan publik, jika kasusnya terungkap menyalahgunakan- Dana Desa, maka  masyarakat meminta kepada pihak terkait agar kasus ini betul betul ditindak tegas sesuai aturan Hukum, itu yang menjadi sebagian harapan masyarakat wotgalih sendiri,” tuturnya.

Warga wotgalih telah layangkan surat pengaduan kepada Bupati lumajang dengan tembusan : Inspektorat Kab Lumajang,  DPRD KOMISI A  Kab. Lumajang, KAPOLRES Lumajang,  DANDIM Kab Lumajang DPMD Kab Lumajang.

“Selain itu, CAMAT Yosowilangun, KAPOLSEK Yosowilangun, DANRAMIL Yosowilangun, tentang peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa nan BPD Desa wotgalih yang ikut studi Banding ke   Bali yang terindikasi menyalahgunakan Dana Desa, bahwa peningkatan kapasitas tersebut tidak layak, terkesan refresing dan liburan di Tahun Baru, untuk itu pihak terkait agar segera menyikapi atas Aduan masyarakat tersebut.” ucap Ali Ridho.

Dugaan oknum-oknum aparatur Pemerintahan Desa wotgalih dalam acara tersebut menggunakan Dana Des (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana APBN dan APBD,” jelasnya (bersambung /har/gus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *