Rapat di Bandara Juanda, Gubernur Khofifah dan Menhub bahas Pembangunan Transportasi Publik di Jatim

CB, SIDOARJO  –  Setibanya dari kunjungan kerja di Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa langsung menemui Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, di VIP Room Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Selasa (21/1) sore.

Pertemuan tersebut guna membahas berbagai rencana proyek pembangunan transportasi publik di Jatim, khususnya proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim. Dimana Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebanyak 218 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai total Rp. 294,4 triliun.

“Pertemuan ini merupakan follow up dari rakor dan roadshow kita dengan Pak Menko Maritim dan Investasi pada kamis lalu. Alhamdulillah kemudian Pak Menhub dengan skuadronnya kesini, kemudian kita melakukan telaah dan pendalaman dari beberapa lampiran Perpres 80 tahun 2019,” kata Gubernur Khofifah-sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan usai pertemuan itu.

Gubernur Khofifah mengatakan, beberapa proyek yang dibahas diantaranya adalah pengembangan dermaga di Probolinggo. Dimana sampai saat ini sudah ada tiga calon investor yang telah memaparkan presentasi yang sangat detail, serta menuangkannya dalam buku untuk pengembangan proyek tersebut. Bahkan, salah satunya sudah melakukan exercise dengan kedalaman 30 meter.

“Kita sudah mendapatkan penjelasan detail plannya, sebetulnya desain dari mereka yang presentasi kepada kami, ini adalah desain pelabuhan terbesar di Indonesia dengan kedalaman tertentu serta kelengkapan pelabuhan yang modern,” katanya.

Selain dermaga Probolinggo, imbuh Khofifah, proyek berikutnya yang dibahas adalah konektivitas transportasi publik yang tersambung antara Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila). Pada awalnya, Khofifah mengusulkan moda transportasi kereta ringan Light rapid transit (LRT) atau Mass Rapid Transit MRT)  namun Menhub RI memberikan opsi baru yaitu ART (autonomous rapid transit) serta trolley bus.

“Pada saat rakor yang lalu, Pak Menhub menyampaikan autonomous rapid transit (ART), kemudian tadi beliau menyampaikan lagi opsi bus listrik atau trolley bus. Jadi, ada kombinasi antar moda, mana yang elevated, dan tidak. Pada posisi ini, saya rasa tim dari Jerman yang baru meyelesaikan feasibility study (FS), mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kami mana yang paling feasible,” katanya.

Setelah didapatkan opsi yang paling feasible alias layak, lanjut gubernur wanita pertama di Jatim ini, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan proposal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau Public Private Partnership (PPP).

Proyek berikutnya, ujar Khofifah, adalah pembangunan konektivitas transportasi dengan moda kereta gantung di titik-titik wisata di Kota Batu. Wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini mengatakan, studi kelayakan alias feasibility study (FS) terkait moda tersebut telah selesai. Kemudian, masyarakat Kota Batu juga telah mengumpulkan dana Rp. 350 miliar untuk mewujudkan moda tersebut.

“Walikota Batu juga sudah siap melakukan ground breaking. Sekarang yang beliau ingin mendapatkan bantuan terkait izin untuk membangun konektivitas ini, apakah dengan moda kereta gantung, atau lainnya. Kemudian, juga mendapatkan support assestmen, seperti faktor safety-nya. Supaya uang masyarakat yang sudah terkumpul ini, mereka bisa melihat sesuatu yang nyata di kota Batu,” katanya.

Khofifah menjelaskan, izin dan assesment tersebut sangat penting, sebab pihak Kota Batu telah mendapatkan investor yang siap membangun proyek tersebut. Bahkan, tidak hanya Kota Batu, Walikota Malang pun juga telah mengajukan hal serupa. Sebab, Kota Malang juga ingin membangun konektivitas antar tempat wisata dengan moda kereta gantung. Dua kota tersebut benar-benar mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatannya.

“Jadi kalau di kota Batu bisa dilakukan assesment, kota Malang juga mohon dibantu assesment. Karena ini investornya sudah final kira-kira dengan harga kira-kira sepertiga dari LRT. Jika LRT sekitar Rp. 560-600 miliar per km, kalau ini Rp. 160-an miliar per km. Kami pernah mendapatkan konfirmasi itu sudah sudah final lah kira-kira calon investornya. Begitu penjelasan walikota Batu dan walikota, Malang kepada saya,” jelasnya.

Menhub RI Apresiasi Inisiatif Gubernur Khofifah

Ditemui wartawan usai pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memberikan apresiasinya atas inisiatif Gubernur Khofifah, yang bergerak cepat guna menyukseskan proyek-proyek pembangunan transportasi di Jatim, khususnya yang terdapat dalam Perpres 80 Tahun 2019.

“Saya hari ini ada beberapa kegiatan di Surabaya, pertama adalah merespon kunjungan bu Khofifah ke Menko Maritim untuk membahas berkaitan dengan kereta api, kapal, dan sebagainya. Pendek kata saya mengapresiasi, inisiatif rencana yang begitu intensif tentang transportasi. Karena dengan cara ini, maka pemerintah pusat bisa merespon secara konstruktif, agar Jawa Timur makin maju,” pujinya.

Menhub Budi mengatakan, berkaitan dengan moda kereta api di Gerbangkertasusila, pihaknya akan mempelajari hasil studi kelayakan dari konsultan asal Jerman. Berdasarkan hasil tersebut, dirinya akan menetapkan satu pilot project di ruas tertentu.

“Moda transportasi kereta api ini bisa menggunakan ART, bisa trolley bus, detailnya seperti apa nanti kita diskusikan. Karena  kereta api ini maju sekali, dan banyak contoh-contoh di Eropa bagiamana penggunaan sarana itu. Surabaya menjadi kota yang nomor dua terbesar setelah  Jakarta, tentunya harus mempersiapkan ini,” katanya.

Menhub Budi mengusulkan agar proyek ini dilakukan dengan metode KPBU atau PPP. Sehingga tidak terlalu memberatkan anggaran negara. Dirinya menginginkan, nanti ada satu sesi dimana pihak Pemprov Jatim datang ke Jakarta untuk membahas bersama proyek ini.

“Sekaligus kami juga mengusulkan agar Pemprov Jatim bersama KAI membuat satu perusahaan bersama-sama, untuk mengelola Perkeretaapian di Gerbangkertasusuila,” ujarnya.

Terkait pengelolaan Jembatan Timbang, Menhub Budi juga mengatakan bahwa pihaknya siap menyerahkan pengelolaan tersebut kepada Pemda Jawa Timur. Namun dengan catatan, supervisinya tetap dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI.

Disamping itu, terdapat sejumlah pengembangan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan di Jawa Timur. Diantaranya, untuk sektor perkeretaapian yang dilakukan pada tahun 2020-2024 meliputi rencana layanan kereta api regional, pembangunan jalur ganda lintas selatan. (Sidoarjo-Tulangan-Gunung Gangsir, Wonokromo-Mojokerto, Mojokerto-Jombang), rencana akses kereta api menuju Pelabuhan Teluk Lamong, rencana akses monorail dan tram, rencana akses kereta api menuju Bandara Juanda, dan peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya.

Di sektor perhubungan laut yaitu pengembangan pelabuhan pada kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Gerbangkertosusilo, Kepulauan Madura, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Selatan. Selain itu, program penyelenggaraan transportasi laut di wilayah Jawa Timur (jaringan trayek kapal perintis dan rute tol laut) serta program keselamatan dan keamanan pelayaran Jawa Timur (dukungan kapal patroli, sistem bantu navigasi pelayaran, dan kapal kenavigasian).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, para Dirjen dari Kemenhub RI, yakni Dirjen Perhubungan Darat – Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut – R. Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian – Zulfikri, kemudianDirektur Kepelabuhanan – Subagyo, ka. Otband Wil III Juanda – Naffan,v Kepala Syahbandar Tj. Perak – M. Tohir, Kepala OP Tj. Perak – Dahri, Direktur Poltekbang – Setyo , Direktur Poltekpel – Heru Susanto, beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta para wartawan dari berbagai media. (yit)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *