KPK Perlu Soroti Pembangunan Gedung Kantor BBPJN VII Semarang

CB, SEMARANG Proyek Pembangunan Yang di  lakukan  Oleh  BBPJN  (Balai Besar  Pelaksanaan Jalan Nasional ) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Patut mendapat Sorotan Pubilk, di karenakan  Pekerjaan  Pembangunan  gedung  kantor BBPJN  VII  tahap 2  kota semarang  yang  diduga kurang  Maksimal.

Pembangunan yang baru di Kerjakan  pada Tahun 2018 -2019 Kramik sudah terlihat pecah- pecah, dan lis keramik bawah tidak terselesaikan, dan dinding tampak terlihat sudah retak retak, di karekan adanya duggaan Pengurangaan bahan Matrial sehingga menimbulkan pecah pecah pada dinding dan pemasangan keramik .

Pembangunan gedung kantor BBPJN VII  kota Semarang  tersebut  telah  menghabiskan anggaran sebesar 31 M di tahun 2018-2019.  Pada tahun 2018 BBPJN  VII Kota Semarang  anggarkan untuk pembangunan gedung kantor BBPJN VII Tahap I tersebut, kurang lebih sebesar 27 M, dan di anggarkan Kembali  Tahap 2 Pada Tahun 2019 dengan  anggarkan 4 M.  Namun yang kita sayangkan dengan anggaran yang begitu fantastis  31 M bangunan tersebut tampak terlihat biasa dan  kurang maksimal  atau bisa di bilang di kerjakan secara asal-asalan.

Upaya pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di lingkup Kantor BBPJN VII Kota Semarang patut kita acungi jempol. Tapi sebaliknya sangat tidak relavan apabila mencuat dugaan adanya penyimpangan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang akan di selewengkan Pejabat terkait untuk kepentingan pribadinya.

Kepala Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional  BBPJN VII Kota semarang  Tidak mau memberikan komentar apapun terkait Surat Konfirmasi dan Klarifikasi yang di Kirim melalui  via TIKi Oleh Media Cahaya Baru.

Tim Investigasi Cahaya Baru Berusaha Komunikasi Lewat  via email namun tidak ada Respon Dari pihak terkait. sampai berita di terbitkan Belum ada jawaban dari pihak BBPJN VII Kota Semarang  tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik ,Kepala Balai BBPJN VII  dan PPK  sudah menyalahi dan menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.  Apalagi yang meminta informas adalah seorang wartawan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, itu namanya pembodohan publik, sehingga masyarakat tidak boleh tahu tentang tata cara kinerja pemerintahanya. Bersambung  (ANGGA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *