Dana Desa Bukan Untuk Kepala Desa Tapi Untuk Masyarakat

CB, Tanah Bumbu – Sehubungan dengan penggunaan Dana Desa, Sekertaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, H.Rooswandi Salem, SE. M.Sos menghimbau agar para Kepala Desa dapat mengunakan dana Desa lebih transpanran serta dapat dipertanggung jawabkan.
Jika ada proyek pembangunan yang menggunakan dana desa, maka diwajibkan memasang papan informasi. Dengan adanya papan informasi tersebut sehingga akan lebih memudahkan para warga guna melakukan pengawasan Dana Desa sesuai dengan perannya masing masing.

Dana Desa itu bukan untuk Kepala Desa, akan tetapi Dana Desa itu diperuntukannya untuk masyarakat, maka dana desa tersebut dapat dirasakan langsung untuk menunjang perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berada didesa tersebut, ungkap Rooswandi Salem kepada media ini, Selasa 3/3/20.

Oleh karena itu, sesuai dengan arahan menteri keuangan, sasaran Dana Desa itu diperuntukan untuk masyarakat bukan untuk Kepala Desa, Itu yang perlu digaris bawahi dan perlu diketahui oleh semua pihak, tegas Rooswandi Salem.

Lanjutnya, bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk bertindak semaunya dalam menggunakan Dana Desa itu, peran Kepala Desa hanya sebagai manager pengelola saja bukan pengendali sepenuhnya terhadap Dana Desa. Imbuhnya.

” Kepala Desa itu wajib untuk memberitahukan sebuah pembangunan didesanya yang berasal dari APBdes dana Desa dengan cara memasang Papan informasi ataupun Baleho itu semua berdasarkan Intruksi Mentri Keuangan.
Sebagai contoh, misalkan masih saja ada pembangunan menggunakan Dana Desa namun tidak memasang Papan Informasi maka masyarakat bisa saja langsung melaporkan hal tersebut ke pihak terkait contoh para perangkat Desa atau kepada Camat untuk proses lebih lanjut.

Mengingat prioritas penggunaan Dana desa tahun 2020 diatur Kementrian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo pada tanggal 2 September 2019 yang lalu di Jakarta.

Permen Desa PDTT 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2010 mulai berlaku setelah diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.(Jhon)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *