Program Kotaku, Solusi Atasi Lahan Kumuh

CB, SURABAYA – Dalam upaya mengatasi kawasan atau lahan kumuh diberbagai wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kementrian PUPR mencanangkan Program Kotaku untuk lahan kumuh lebih 15 hektar.

Sebenarnya, program ini sudah berjalan lama dulu namanya P2KP, berubah menjadi Kotaku dan pelaksanaannya hampir sama, yaitu yang merencanakan dari masyarakat sendiri. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Darjat Widjunarso saat ditemui dikantornya, Rabu(4/3) menjelaskan, Program Kementrian PUPR selama ini dijalankan dengan baik. Salahsatu, Program yang saat ini berjalan adalah Kotaku.

Dalam program Kotaku Kabupaten/Kota yang mendapatkan program ini harus berdasarkan SK Bupati/Walikota, tanpa SK tersebut kita tidak bisa masuk. Kita tidak turun langsung, tapi kita punya tenaga fasilitator lapangan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota yang mendapatkan program Kotaku.

” Aturan mainnya, ada di UU No 23 disitu dijelaskan, bahwa PU boleh masuk urusan ke Ciptakaryaan dan Permukiman dibatasi untuk Kotaku kumuh yang lebih besar dari 15 hektar, kurang dari itu PU tidak boleh masuk. Asal ada SK Kumuh, ” terang Darjat Sementara itu Darjat Widjunarso menyebutkan, ada 5 kegiatan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur yang dikerjakan tahun ini diantaranya, ada pendidikan, olahraga dan pasar ini lokasinya tersebar tapi tidak semua 38 kabupaten/kota menerima kenapa, karena harus juga ada pelimpahan tugas dari Kemendikbud, Disperindag untuk mengerjakannya dan itu ada dimasing-masing Satker pelaksana.

Kemudian yang kedua, Air bersih ini juga tidak semua menerima, sifatnya bisa baru bisa lanjutan, yang ke tiga PLP juga sama ada di 38 kabupaten/kota tapi tidak semua kita kerjakan tergantung ketersediaan dana kemudian penataan bangunan dan lingkungan dan ke lima, penataan kawasan permukiman salahsatunya adalah Kotaku.

Saat ditanya, mengenai program 100. 0.100 (seratus kosong seratus) yang lama telah dicanangkan oleh Kementerian PUPR, Darjat mengatakan, memang kita menargetkan sesuai dengan MDGs (Milenium Developmen Goals), 2020 ini selesai semuanya ternyata kan, tidak bisa selesai 100 persen semuanya. ” Jadi bertahap masalahnya apa, pendanaan.” katanya.(ncs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *