BPNT di Tulungagung ‘Jadi Bancakan’ Dilaporkan KPK

CB, TULUNGAGUNG – Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tulungagung,  dikritik warga melalui jejaring sosial.  Pasalnya,  BPNT yang diperuntukan warga miskin ini ‘jadi ajang bancakan’ oleh sejumlah oknum.  Padahal, Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) juga telah menghimbau pada pemerintah daerah transparansi dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat dan mengevaluasi penerima bansos.

Bahkan,  Presiden RI Ir. H Joko Widodo juga pernah menegaskan bagi warga seluruh rakyat,  yakni yang ada di pedesaan hingga di pelosok-pelosok harus bersatu padu untui membantu orang-orang yang saat ini banyak yang tidak mendapatkan bantuan atau adanya permainan penyalurannya untuk segera melaporkannya.

Ironisnya,  penyaluran BPNT berupa sembako ini,  yakni bila dihitung besaran rupiahnya  ternyata masih jauh dari angka yang semestinya untuk persetiap KPM yang mendapatkan jatah.  Tak pelak hasil temuan dilapangan  tersebut,  akhirnya pun dilaporkan oleh Yoyok Nugroho, (52) yang juga anggota Masyarakat Kritis Tulungagung (MKT) ini ke KPK.

”BPNT Reguler terjadi carut marut, dan indikasi monopoli yang terjadi pada program BPNT adalah disebabkan oleh kebijakan dinas terkait yang tidak menjalankan Juknis dari Permensos dengan benar.  Sehingga mereka memberi peluang pada pihak ke-3 untuk menjadi supplier dan memaksakan kehendak kepada e-warung berupa paketan sembako yang terdiri dari 12,5 kg beras + 20 butir telor,” jelas  pria yang biasa dipanggil Mbah Yoyok ini.

Pihak KPM,  lanjut Yoyok,   seharusnya menerima paketan ini seharga Rp. 180.000, saldo/sisa Rp. 20.000.  Padahal,  dari sampling yang diperoleh dari beberapa kecamatan ketika di average/rata2 maksimal harga di pasaran adalah 150rb. Dalam hal ini,  KPM sudah dirugikan karena harus menerima paketan yang belum tentu diperlukan dan sisa saldo belum bisa digunakan karena tidak ada paketan susulan.

Disisi lain,  KPM dirugikan karena harga barang lebih mahal dari pasaran dan apabila average nya dipasaran hanya Rp.150.000, artinya masih ada selisih Rp. 30.000. ”Padahal, jumlah KPM di Tulungagung ada 50.064 orang.   Jadi,  indikasi kebocorannya adalah 30.000 x 50.064 = Rp. 1.501.920.000,” paparnya.

BPNT perluasan dan bantuan pangan non-tunai,  tambah Yoyok,  adalah penambahan untuk masyarakat terdampak covid -19 dengan nilai Rp. 200.000/bulan selama 9 bulan dan terhitung mulai dari April hingga Desember 2020,  yakni ada sebuah beberapa indikasi kejanggalan terkait pelaksanaan yang tidak sesuai Juknis.

”KPM menerima dalam bentuk paketan dan paketan yang diterimakan selalu lebih kecil (tidak diterimakan haknya seluruhnya, red).  Sedangkan saldo pada e-money KPM sudah di debet (O rupiah, red) padahal belum seluruh paket diterima dan peyerahan tidak pada e-warung, akantetapi di kantor desa atau rumah seseorang,” jalas pria yang rambutnya sudah memutih itu.

Masih kata Yoyok, kesimpulannya adalah,  KPM tidak mempunyai pilihan barang yang ingin dibeli dg e-money nya (mengindikasikan monopoly, red). ”Adanya indikasi potensi kebocoran anggaran karena KPM menerima haknya lebih kecil dari yg di bayarkan. Karena, kami telah melakukan sampling di sejumlah

desa-desa yang adadisejumlah kecamatan,” katanya sembari menunjukkan sampling kepada Cahaya Baru. (cip)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *