Di Duga Langgar Aturan, Pertamina Harus Berikan Sanksi Kepada SPBU Sentul

CB, LUMAJANG – Terkait dugaan penyalagunaan pelaturan SPBU yang berada diwilayah Sentul kecamatan Sumbersuko Lumajang seharusnya ditindak tegas oleh pihak pertamina atau pihak terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU.

Dengan pemberitaan yang  sudah dimuat dibeberapa media onlain selain itu tergabung( FORJI) forum organisasi jurnalist independen 4 juli kemaren menjadi sorotan publik kini pihak SPBU diduga sudah melanggar pelaturan dan ijin program aplikasi yang tidak jelas menurut ketua SPBU yang no komen itu bahwa aplikasi tersebut adalah program dari pemerintah kami selaku tim investigasi terus lakukan penyelusuran kepihak DPRD lumajang bahwa ijin aplikasi tersebut pemerintah kabupaten lumajang tidak pernah menerbitkan ijin semacam itu,” ujar wakil ketua DPRD (7/7).

Dari pengawasan lapangan dan masukan masyarakat, kami melakukan investigasi atas SPBU yang kami temukan kecurangan demi keuntungan pribadi bagi karyawan SPBU yang konon kabarnya dalam satu juriken itu mendapatkan fie ribuan rupiah maka temuan ini pihak pertamina harus tindak tegas penerapan sanksi dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan berikan efek jera terhadap SPBU yang melanggar ketentuan.

Masyarakat menjelaskan SPBU tersebut dinilai melanggar kententuan dengan menjual premium tanpa melalui surat rekomendasi,petugas SPBU juga menyalurkan premium untuk kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi yang setiap harinya lakukan transaksi jual beli dengan pengecer tampa pengawasan ketat dari pihak terkait sendiri khususnya diwilayah hukum kabupaten lumajang.

Menurut salah satu narasumber harga eceran yang dijual oleh pedagang/pengecer dijual dengan seharga sepuluh ribu rupiah, berapa keuntungan dari pengecer dalam satu liternya sedangkan harga premium jika konsumen umum membeli langsung di SPBU hanya kurang lebih Enam ribu lima ratus rupiah perliternya cobak bayangkan,”sebut narasumber.

Masyarakat menunggu kebijakan dari PT pertamina langkah apa yang akan ditindak lanjuti pasalnya kasus sperti yang saat ini diketahui oleh masyarakat umum apakah hanya menutup mata buka telinga lalu masyarakat harus bagaimana, harapan masyarakat luas kembalikan hak hak konsumen SPBU jujur dan dipercaya,”imbuhnya.

Menurut Fakhri Rizal H Sales Branch Manager ketika dikomfirmasi melalui whatsappnya memberikan tanggapan bahwa menurut Manager SPBU mengatakan bahwa Sesuai Surat Edaran Kepala BPH Migas nomor 114.E/KaBPH/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengendalian Kuota Jenis (BBM) Bahan Bakar Minyak  Tertentu dan Penugasan Tahun 2020, diinstruksikan kepada Pertamina untuk mewajibkan penggunaan pembayaran non tunai pada transaksi pembelian BBM di SPBU untuk produk JBKP dan JBT.

Masih menurut  Manager” Saat ini Pertamina Sales Area Malang sedang melakukan  sosialisasi dan uji coba transaksi non tunai di seluruh SPBU diwilayah kerja Sales Area Malang termasuk Kabupaten Lumajang.

Selain itu upaya Pertamina dan SPBU melakukan Pencegahan penyebaran Virus Corona di masyarakat dengan mengurangi penggunaan uang kertas dan diganti dengan pembayaran non tunai di SPBU dan

jalur Non Tunai di SPBU dapat menggunakan Aplikasi MyPertamina, LinkAja dan Kartu Debit/Kredit perbankan dengan menggunakan mesin EDC di SPBU.”tuturnya,

Bagi masyarakat pegunungan dan pinggiran dengan program uji coba Aplikasi ini apakah masih tetap membingungkan atau sudah jelas ini masih menjadi pertanyaan,laporan reporter (Har/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *