Angel Tuturane Hambat Protokol Kesehatan

CAHAYABARU – Hal yang paling sulit untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, adalah kurangnya kesadaran warga untuk mentaati protokol kesehatan

Saat Covid 19, mulai menunjukan jumlah warga yang terinfeksi, muncul gagasan untuk melockdown daerah daerah tertentu sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Namun opsi itu kemudian tidak dipakai dengan pertimbangan bisa mengganggu kestabilan ekonomi.

Ada beberapa opsi lain yang diusulkan setelah lockdown tidak dipakai. Maka muncullah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dianggap cukup mampu untuk meredam penyebaran Covid 19, sekaligus tidak terlalu berdampak negatif terhadap jalannya roda perekonomian.

Di Jawa Timur, PSBB dimulai di tiga daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Ketiga daerah itu masuk level merah karena banyak warganya yang terinfeksi.

PSBB pertama belum menunjukan hasil yang baik. Kemudian dilanjut ke PSBB kedua. PSBB yang kedua ini pun belum menunjukan hasil yang maksimal. Ketiga daerah itu yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik belum juga bergeser dari level merah.

PSBB kemudian tidak dilanjutkan lagi karena dua pimpinan daerah yaitu Surabaya dan Sidoarjo menolak PSBB dilanjutkan. Alasannya karena selama dua Kali PSBB perekonomian warga semakin susah.

Malang Raya kemudian memberlakukan PSBB. Namun hasilnya juga kurang memuaskan.

Hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov Jatim terhadap pelaksanaan PSBB di Malang Raya maupun di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, penyebab gagalnya PSBB itu adalah disebabkan ketidak patuhan warga terhadap protokol kesehatan.

Warga tidak saja abai terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak bergerombol. Tapi lebih dari itu ada juga warga yang merebut, mengambil paksa jenazah keluarga mereka yang terkonfirmasi terinfeksi Covid.

Ketidak patuhan warga terhadap protokol kesehatan itu berbuah petaka. Jumlah warga yang terinveksi Covid secara nasional sudah mencapai 280 ribu penderita. Sementara di Jawa Timur, data yang terkumpul per 20 September 2020, jumlah yang terinfeksi sebanyak 40.708 orang, meninggal 2.965 orang dan yang sembuh 33.100 orang atau 81,31 persen. Ini jumlah kesembuhan tertinggi di Indonesia.

Mengedukasi Warga

Sadar bahwa kesadaran warga menjadi titik utama memutus mata rantai penyebaran Covid 19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan berbagai edukasi kepada warga. Yang terbaru Khofifah bersama Penyintas Covid 19, memberikan edukasi tentang pentingnya memakai masker. Para Penyintas ini dilibatkan karena mereka ini bisa memberikan edukasi yang lebih efektif, karena mereka merasakan sendiri dampak Covid 19. Pesan yang mereka sampaikan merupakan pengalaman mereka sendiri.

Menurut Khofifah edukasi bermasker rutin dilakukan setiap Minggu ke berbagai daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung, Bojonegoro dan Malang Raya. Dalam setiap kesempatan kunjungannya itu Khofifah menghimbau masyarakat menggunakan masker yang benar

Selai memberi edukasi kepada masyarakat, Gubernur Jatim itu dengan menggandeng Forkopimda membentuk Tim Hunter Pelanggar Protokol Kesehatan. Tim ini terdiri dari 178 anggota TNI, Polri, Satpol PP dan relawan dari masyarakat. Tim ini akan melakukan penegakan hukum bagi protokol kesehatan.

Operasi yustisi yang dilakukan tim ini adalah bagian dari law enforcement berbagai regulasi yang ada. Pelepasan Tim Hunter ini diharapkan bisa mendorong penegakan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid 19.

Menurut Khofifah Tim Hunter ini berhasil dibentuk atas peran besar Kapolda, Pangdam, jajaran TNI, Polri dan satpol PP

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran, mengatakan, sasaran operasi yustisi ada yang mengatakan mobile dan stasioner. Yang stasioner adalah bagi mereka yang menggunakan ruang publik, khususnya jalan. Yang mobile untuk buat mereka yang melanggar protokol kesehatan, seperti masyarakat yang berkerumun.

Hukumannya sesuai yang tertuang dalam perda No 2 tahun 2020. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana berupa denda maksimum Rp 500 ribu bagi individu. Sedangkan bagi Persero atau perusahaan sanksinya maksimal Rp 50 juta.

“Kita berharap setelah masyarakat diedukasi, sosialisasi difasilitasi dengan menyiapkan masker, dan tempat cuci tangan. Sekarang saatnya masyarakat kita berikan upaya upaya penegakkan hukum, agar mereka lebih taat pada protokol kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *