Akibat Hukum Kontak Erat Pasien Konfirmasi dan OTG Menolak Swab

CAHAYA BARU – Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2020 menyampaikan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.“Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai New normal atau tatanan kehidupan baru,” ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan dengan kondisi Pandemi semacam ini membatasi pergerakan masyarakat juga berimplikasi terhadap banyak persoalan, khususnya persoalan ekonomi. Di masyarakat pedesaan, muncul persepsi bahwa keadaan saat ini benar-benar sudah normal seperti dulu. Bahkan ada yang beranggapan Covid-19 itu itdak ada, sehingga mereka pun mengabaikan protokol kesehatan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Muncul kluster baru, baik di lingkungan pendidikan, perumahan, pedesaan bahkan perkantoran. Hal ini terjadi karena banyak kasus Covid-19 yang berasal dari Orang Tanpa Gejala (OTG). OTG ini adalah seseorang yang merasa tidak sakit, lalu menolak untuk diisolasi ataupun di karantina di rumah.  Padahal dengan menolak dilakukan isolasi atau karantina rumah maupun pemeriksaan swab terhadap kontak eratnya maka akan menyebabkan penularan yang semakin meluas dilingkungan masyarakat tersebut.

Lalu bagaimana aspek hukumnya bila OTG ini menolak untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina ke rumah sakit, termasuk tidak mau melakukan swab ?

Dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Revisi (KMK Revisi 5) yang dikeluarkan pada Juli 2020, ada istilah baru yang berbeda dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dari Kemenkes (KMK Revisi 4). Dalam KMK Revisi 4 ada istilah ODR(Orang Dengan Resiko) yaitu orang yang pernah ke daerah terjangkit atau kontak erat pasien konfirmasi positif, ODP(Orang Dalam Pemantauan) yaitu orang yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernafasan ringan,dan pernah mengunjungi daerah yang diketahui merupakan daerah terjangkit, PDP(Pasien Dalam Pengawasa) yaitu orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernafasan ringan atau berat serta pernah tinggal atau berkunjung didaerah yang terjangkit, konfirmasi yaitu orang yang terinfeksi virus Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan swab.

Sementara, dalam KMK Revisi 5 istilahnya berubah menjadi Suspek yaitu orang yang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan memiliki kontak dengan pasien probable atau konfirmasi, Probable yaitu pasien yang masih kategori suspek dan memiliki gejala ispa berat,gagal nafas atau meninggal dunia namun belum ada hasil yang menunjukkan bahwa orang tersebut positif covid-19, Konfirmasi yaitu orang yang sudah dinyatakan positif terinfek si virus covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab, Discarded yaitu orang dengan status suspek tetapi hasil swab nya menunjukkan negative dan telah dilakukan sebanyak 2kali secara berturut-turut dengan jedah waktu 2 hr  atau pasien kontak erat yang selesai masa karantina selama 14 hari, kontak erat yaitu setiap orang yang melakukan kontak dengan orang yang konfirmasi atau probable, baik kontak fisik secara langsung dengan jarak kurang dari 1meter dalam waktu lebih dari 15 menit.

Selain itu, untuk kriteria sembuh ada perubahannya juga. Bila dalam KMK Revisi 4 pasien confirm positif dengan OTG dinyatakan sembuh bila dua kali swab berturut – turut hasilnya negatif,dan untuk kontak eratnya baru dilakukan rapid test,bila hasilnya reaktif baru dilakukan swab. Akan tetapi, pada KMK Revisi 5 untuk kriteria sembuh  pasien confirm positif dengan OTG tidak perlu dilakukan swab lagi tetapi cukup dengan isolasi, atau karantina selama 14hari. Jadi bila selesai masa isolasi atau karantinanya dan tidak ada gejala dinyatakan sembuh. Untuk kontak eratnya harus dilakukan swab.

Kriteria sembuh untuk pasien confirm positif dengan OTG tidak harus dilakukan swab lagi makanya banyak kontak eratnya yang menolak dilakukan swab. Sehingga hal ini dapat menimbulkan konfirm positif dengan OTG yang lebih banyak lagi.

Pelaksanaan isolasi  atau perawatan pada pasien konfirmasi positif baik itu OTG, suspeck maupun probable, ,juga pelaksanaan karantina rumah mengacu pada undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 6 menjelaskan Karantina adalah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas,

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, menyebutkan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat lain yang ditentukan.

Bagi pasien yang telah mengalami kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif meskipun OTG tetap harus dilaksanakan pemeriksaan swab. Apabila tidak diikuti maka mereka bisa dianggap menghambat upaya penanggulangan wabah. Dalam hal ini ketentuan tersebut diatur dalam dua UU, yakni UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU No 4 Tahun 1984.

Di Pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 diatur apabila dilakukan secara sengaja bisa dikenakan pidana, yang intinya memberikan ancaman pidana selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan bila dilakukan karena kealpaannya bisa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Sedangkan di Undang-Undang no 6 tahun 2018 tentang Karantina telah memberikan ancaman terhadap pihak-pihak yang menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Di Pasal 93 disebutkan, bisa dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut penulis apabila ada pasien kofirmasi positif dengan OTG yang menolak isolasi atau karantina rumah serta kontak erat yang menolak dilakukan swab dianggap melanggar ketentuan pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19, Sehingga bisa dikenakan pidana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan diatas.

 

Penulis : Kepala UPT Puskesmas Kepatihan
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

dr. Herliyani N.H

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *