Wahid Kesandung Pilkada Lamongan?

CB, SURABAYA – Terkait dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi di Pilkada Kabupaten Lamongan, Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menegaskan, pihaknya tengah melakukan investigasi.

Aang mengatakan,“bisa masuk pidana jika memang terbukti penyalahgunaan kewenangan dan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan.”

Kalau memang dari hasil investigasi itu terbukti adanya unsur-unsur kampanye, kemudian penyalahgunaan kewenangan maka konsekuensinya bisa dijerat pada tahap proses pidana pemilihan.

Untuk itu Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jatim (APMPJ) yang diketuai Acek Kusuma prihatin adanya kabar tersebut lantaran hal tersebut jelas mencederai demokrasi terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keluarganya ikut dalam kontestasi Pilkada.

Tokoh pemuda jebolan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini mengatakan,”selain bisa diancam pidana, aturan juga menegaskan adanya pembatalan sebagai pasangan calon. Hal tersebut tertuang didalam pasal 73, UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Acek saat di temui di Surabaya, Rabu 21/10/2020.

Pemuda yang sering turun lapangan untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini menambahkan,”bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentu sanksi pidana siap menanti mereka, dan bagi pasangan calon juga di warning keras agar tidak melakukan kegiatan atau praktik politik uang secara masif.”

Namun jika pelanggaran itu dilakukan sebelum penetapan Paslon maka sangsinya adalah administratif, jika dilakukan seusai penetapan sangsi yang menunggu adalah Pidana.

Acek berharap kepada Bawaslu agar sedini mungkin dapat mencegah pelanggaran para Paslon, “dan saya berharap bawaslu sedini mungkin dapat melakukan deteksi-deteksi pelanggaran agar pesta demokrasi ini berjalan lancar dan aman,” pungkasnya.

Selain APMPJ, Forum Pemerhati Demokrasi Jawa Timur (FPDJ) yang diketuai Achmad Ghozali dan Gelora Mahasiswa Jatim Menggugat (GMJM) yang diketuai Zainal juga serius mengamati berbagai pelanggaran yang dilakukan kontestan maupun KPPS selaku penyelenggara Pilkada

Dari hasil diskusi, ketiga tokoh organisasi kepemudaan Jatim ini sepakat mengawal kelangsungan Pilkada di Jatim, mereka akan mengerahkan anggota untuk menindaklanjuti jika memang terjadi pelanggaran.

“Kesucian marwah demokrasi harus tetap terjaga. Bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentu sanksi pidana siap menanti mereka,” ujar Ghozali yang dibenarkan Zainal.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, awak media telah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi via seluler di nomor 0813221XXXXX namun masih belum terkonfirmasi. (hpo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *