Penggelembungan Lahan dan Data Fiktif Poktan Diduga Marak Terjadi di Tulungagung

Mendes PDTT: Itu Lagu Wajib Dari Dulu

CB,TULUNGAGUNG – Pada musim tanam, harga pupuk tiba-tiba ‘menghilang’. Tak pelak, dengan menghilangnya pupuk yang dibutuhkan petani saat musim tanam harga pupuk akhirnya mahal dan saat musim panen harga panenannya murah. Hal itu yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saat berkunjung di Nangkula Park, Desa Kendalbulur.

”Saat musim tanam harga pupuk mahal dan saat panen harga murah, itu lagu wajib dari dulu. Jadi, biar tidak terus terjadi hal seperti ini maka Bumdes mempunyai peran penting,” kata Mendes PDTT H. Drs Abdul Halim Iskandar M.Pd saat launching Desa Digital di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Dan, lagu wajib soal pupuk yang disampaikan Menteri Desa itu benar adanya. Terbukti, hingga saat ini hak dasar petani untuk mendapat pupuk bersubsidi ini masih saja terjadi kesulitan. Dan, apa sebenarnya yang terjadi dengan pupuk bersubsidi ini? Seperti diberitakan Cahaya Baru pekan lalu, yakni Pupuk Bersubsidi ‘Menghilang’, Mahasiswa Poktan dan LSM Geruduk Dinas Pertanian.

Mereka, menanyakan soal pupuk bersubsidi yang masih saja tidak merata alias masih banyaknya petani saat musim tanam tidak kebagihan pupuk bersubsidi. Bahkan, ada salah satu anak petani, Yoga, warga Kecamatan Tanggunggunung saat ikut dalam kegiatan diologis dan ia pun mempertanyakan langsung pada Kepala Dinas Pertanian Tulungagung soal lahan orang tuanya yang luasnya hanya 1,5 hektar dan tiba-tiba membengkak menjadi 4,2 hektar.

”Ini jelas melawan pembohongan publik. Bagaimana tidak, pada beberapa hari lalu
ketika mahasiswa, poktan dan elemen masyarakat lain melakukan kegiatan dialogis dengan Dinas Pertanian, ada sesuatu yang lucu tentang besaran lahan di kabupaten. Dimana besaran lahan pertanian yang berhak mendapatkan subsisidi pupuk menurut dinas adalah 105ribu hektar,”kata Susetyo Nugroho.

Padahal, lanjut pria yang dapuk sebagai Anggota Kehormatan LSM Cakra ini, data BPS adalah 27.616 hektar (minus Kecamatan Tanggunggunung, red). Namun, ketika dengan data pembanding (Bappeda Pemprov Jatim, red) luasan wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 105.55km2. ”Nah, ketika kita konversikan ternyata dapat angka bahwa 105ribu hektar yang muncul adalah luasan wilayah Tulungagung. Sungguh ironiskan,”jelasnya.

Gonjang-ganjing tidak merata pupuk bersubsudi di wilayah Kabupaten Tulungagung tersebut, diduga ada sebuah permainan. Bisa jadi penggelembungan lahan yang disampaikan anak petani pemilik lahan kepada Kepala Dinas Pertanian Tulungagung serta banyaknya anggota fiktif benar adanya.

Hal serupa juga disampaikan Surani, warga Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung ini hanya memiliki luas lahan kisaran 0,5 hektar, namun tiba-tiba luas lahannya membengkak berkisar 4,2 hektar. Melihat kejadian itu, ia pun kaget dan merasa bingung.

”Padahal lahan saya itu hanya setengah hektar, tapi kok tertulis di Poktan Sidomulyo Sari 4,2 hektar,”kata Surani yang saat ini gabung di Poktan Sempulur Makmur ini.

Bahkan, lanjut Surani, sejumlah anggota Poktan Sidomulyo Sari 1 itu tidak tahu menehu kalau mereka menjadi anggota. Bahkan, mereka yang tidak memiliki lahan diduga dimasukkan pada Poktan tersebut. ”Ini aneh sekali mas,”katanya.

Suryanto, Ketua Poktan Sempulur Makmur juga mengatakan hal yang sama, yakni sejumlah orang yang tidak ikut di Poktan Makmur Sejahtera tapi didalam RDKK tertulis dengan lahan 4,2 hektar. ”Kalau sudah begini, kita yang benar-benar memiliki lahan terus terang sangat dirugikan mas,”kata Suryanto sembari mengatakan, yakni bisa jadi Poktan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini melakukan tindakan serupa alias adanya penggelembungan lahan dan anggota Poktan fiktif.(rul/Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *