Carut Marut Penyaluran Bansos di Tulungagung Dapat Perhatian Serius Kemensos Kasubag Advokasi Biro Hukum: Pimpinan Sangat Responsif

CB, TULUNGAGUNG – Carut marut penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Tulungagung, akhirnya mendapat tanggapan serius dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kedatangan rombongan Kemensos yang rencananya dua hari di Kota Marmer ini bakal melakukan evaluasi langsung ke lapangan.

Evaluasi yang dilakukan Kemensos di Tulungagung tersebut, yakni menindaklanjuti laporan dari LSM Cakra yang diduga adanya e-warung yang hanya buka pada saat pembagian sembako saja. Akan tetapi, LSM dalam hal ini yang mewakili masyarakat diharap tanpa adanya kepentingan apapun.

”Kita sangat menerima semua masukan informasi dari LSM dan LSM dalam hal ini mewakili masyarakat, kita harap tanpa adanya kepentingan apapun,”kata Renata (30), Kasubag Advokasi Biro Hukum Kemensos di Rumah Makan Bima, kepada Cahaya Baru.

Pimpinan di Kementerian Sosial, lanjut Renatha, juga sangat responsif. Terbukti, dengan dimintanya ia bersama rombongannya itu, yakni untuk segera ke lapangan dan mengechek adanya surat yang datang ke mentri sosial terkait keperluan dugaan tersebut. ”Dan ini langsung kami tindak lanjuti dengan hadir disini. Kami pun minta informasi yang sejelas-jelasnya, untuk kami laporkan dan kami kordinasikan dengan dinas sosial
setempat,”jelasnya

Masih kata Renatha, dari dugaan-dugaan tersebut, dirinya sudah mengkonfirmasikan pada pihak BNI Cabang Tulungagung dan ternyata pihak cabang BNI Tulungagung juga sudah menerima aduan dari LSM Cakra tersebut.

”Mereka juga sudah melakukan tindakan-tindakan.
Mereka juga sudah memberikan kami data, beberapa warung yang dinilai bermasalah. Dan, warung yang tidak berjualan secara tetap itu sudah mereka proses untuk ditutup,”paparnya.

Sesuai laporan dari LSM Cakra, imbuh Renatha, pihak BNI juga telah menindaklanjuti dan BNI telah mengevaluasi langsung ke lapangan. Karena, menurutnya, BNI mempunyai tim sendiri dan diaturan bank, penunjukan agen itu ada di bank penyalur. Namun menurutnya,
pelanggaran-pelanggaran itu lebih kepada agen dan agen BNI yang dimaksud adalah agen 46. Padahal sesuai aturan baru yang sudah ada sekarang, yakni agen 46 yang juga sebagai agen penyalur sembako itu telah diatur yang tidak memperbolehkan ASN, Bumdes, perangkat desa.

”Jadi, mereka sedang melakukan pembersihan-pembersihan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru. Mereka agen-agen 46 diberikan pilihan, apakah mau tetap jadi agen sembako dan kalau mau tetap ikut aturan yang baru, yaitu berjualan bahan pangan seperti itu,”katanya.

Jadi, lanjut Renatha, mereka para agen diberikan pilihan, yakni bagi agen yang tidak mau aturan bakal ditutup sebagai agen sembako. ”Dan itu cukup memuaskan bagi kami penjelasan dari BNI Tulungagung. Dan soal eksekusi mungkin butuh waktu agar sesuai dengan aturan yang baru,”papar Renatha.

Sementara itu, Bambang Triatmojo petugas dari Direktorat Kemensos ini juga manyampaikan kalau kedatangannya di Tulungagung menindaklanjuti laporan LSM Cakra terkai e-warung yang hanya buka ketika penyaluran saja. Selain itu, ada pula informasi terkait TKSK yang diduga tidak maksimal dalam mengemban tugasnya sebagai pendamping dan pada akhirnya ia menghadirkan pula TKSK tersebut.

Menindaklanjuti laporan tersebut, dirinya dan tiga rekan kerjanya itu melakukan evaluasi langsung ke Tulungagung, khususnya Bansos sembako. ”Dan langkah-langkah berikutnya akan ditentukan pimpinan mas,”kata pria kelahiran Jawa Tengah ini kepada Cahaya Baru.(rul/Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *