PDIP Tanbu: Diduga Pencairan Dana JPS Rawan Dipolitisir

CB, Tanah Bumbu – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanah Bumbu, Wayan Sudarma, mengatakan Pemkab Tanah Bumbu disarankan tidak mencairkan dana jaring pengaman sosial (JPS) jelang pemungutan suara Pilkada Tanbu 2020.

“Alangkah baiknya pembagian dana Jaring Pengaman Sosial di tengah-tengah situasi menjelang Pilkada ini ditunda dulu, Karena sangat rentan dipolitisir oleh kepala daerah mengingat bupati merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu paslon,”usul Wayan Sudarma pada Jumat (20/11/20).

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu diketahui pada tanggal 18 Nopember 2020 mengeluarkan Nota Dinas Nomor B/443.1/2765/BPBD-KL.2/XI/2020 yang ditujukan ke Kepala Daerah; Bupati dan Wakil Bupati perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Belanja Tak Terduga Tahun 2020 Untuk Tanggap Darurat Percepatan Penanganan Covid-19.

Adapun dana yang dimohon sebesar Rp 21,4 miliar lebih. Dan telah memperoleh disposisi dari Asisten Sekdakab Bidang Pemerintahan dan Kesra serta dari Plh Sekdakab Tanah Bumbu.

“Belum ada disposisi dari pak Bupati,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, Eryanto Rais, terkait nota dinas tentang pencairan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Untuk rincian penggunaan dana tersebut antara lain; bantuan untuk orang terdampak, fakir miskin sebesar Rp 19, 48 milyar lebih bagi 21.646 KK untuk 3 bulan, disabilitas sebanyak 281 KK selama 3 bulan sebesar Rp 252,9 juta, Lansia untuk 3 bulan kepada 1.087 KK sebesar Rp 978,3 juta, yatim piatu selama 3 bulan untuk 572 KK sebesar Rp 514,8 juta, dan ditambah biaya penyaluran kepada 23.586 KK dengan biaya per satuan sebesar Rp 10 ribu per KK sebesar Rp 235.860.000.

Pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tahap ke-3 masih berproses. Saat ini, pihak Pemkab Tanah Bumbu sudah membuat nota dinas untuk pencairan dana tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tanbu, Basuni, Jum’at (20/11/2020) mengatakan pencairan dana JPS tahap 3 sebesar Rp 300 ribu/bulan/KPM. Dana yang dicairkan untuk tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember dengan total sebesar Rp. 900 ribu.

Dikatakan Basuni, saat ini proses pencairan dana JPS Tahap 3 sudah sampai tahapan nota dinas yang sudah di disposisi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, dan Plh. Sekda, namun belum di disposisi Bupati Tanbu karena Bupati Tanbu berada diluar daerah.

Meskipun Bupati sudah mendisposisi nota dinas pencairan JPS tersebut tidak mesti langsung cair karena ada tahapan lagi yang dilakukan. Pada proses penyaluran dana JPS nantinya dikerjasamana dengan pihak kantor Pos.

Sebelumnya, ujar Basuni, untuk melakukan pencairan dana JPS tahap ke 3, pihaknya harus menunggu berkas SPJ dari kecamatan untuk data penerima JPS Tahap 2. Data SPJ tahap 2 ada keterlambatan setor berkas dari pihak Kecamatan. Jadi proses verifikasi penerima tahap 3 juga terlambat.

Verifikasi berkas SPJ penerima JPS tahap 2 penting dilakukan karena bisa saja pada penyaluran tahap 2 ada warga yang mengembalikan dana tersebut karena sudah mampu. Jadi pada JPS tahap 3 nama penerima tersebut tidak dimasukan lagi ke daftar penerima JPS berikutnya.

Adapun program bantuan dana Jaring Pengaman Sosial ini merupakan salah satu kebijakan dari Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor, dalam rangka membantu dan meringankan beban masyarakat selama menghadapi pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19 tidak hanya membawa dampak masalah kesehatan saja, namun juga berdampak pada melemahnya perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat.

Maka untuk meringankan beban masyarakat terdampak covid-19, maka pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Diharapkan melalui program jaring pengaman sosial dapat membantu masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi.

Di Tanah Bumbu sendiri, Bupati Tanbu H. Sudian Noor menginginkan agar dana JPS tersebut mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat Bumi Bersujud ditengah pandemi Covid-19.
Jhon/rel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *