Ketua MKKS, Harapkan Toleransi Atas Kebijakan Regulasi Bagi Lembaga Pendidikan SMA/SMK Wilayah Kabupaten Gresik

CB, GRESIK – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) adalah sebuah komunitas paguyuban insan pendidik khususnya para kepala sekolah, dengan harapan dapat berfungsi selain terkoordinirnya sebuah komunitas, MKKS juga dapat menjadi wadah komunikasi bersama antar sejawat di dalam keberlangsungan proses penyelenggaraan pendidikan.

Memasuki awal tahun ajaran baru 2021/2022 program penyelenggaraan pendidikan Nasional masih belum berlaku normal seperti sebelum-sebelumnya atau proses belajar mengajar secara tatap muka, mengingat situasional sampai saat ini masih menghadapi pandemi covid-19 dan yang telah memasuki pada tahun kedua.

Tak ayal, bagi para tenaga fungsional pemerintah yang dalam hal ini adalah seluruh lapisan penyelenggara pendidikan Nasional dihadapkan dengan konsentrasi yang sangat berbeda yaitu bukan pada tujuan, prinsip dan hasil dari pada proses pendidikan, namun pada disiplin kesehatan.

Pada jurnal artikel sebelumnya pers media cetak dan online Cahaya Baru hasil dari audiensi bersama Drs. Tohir, M.M selaku ketua MKKS SMA Negeri se-Kabupaten Gresik dan telah menggarisbawahi perbincangan yaitu seputar keikutsertaan pemerintah daerah kabupaten wilayah pada proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tingkat menengah atas Negeri.

Awal tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah program pemerintah Nasional dalam menanggulangi wabah pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, dan telah berdampak pula pada keberlangsungan proses belajar mengajar dengan meliburkan seluruh peserta didiknya.

Pemberlakuan sistem Dalam Jejaring (Daring) pada proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan seluruh wilayah Nasional telah menjadi keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nasional.

Beralihnya kewenangan penyelenggaraan pendidikan daerah pada lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK, dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi telah menyisahkan regulasi-regulasi yang menjadikan kekawatiran bagi pemerintah kabupaten/daerah guna turut serta membantu setiap kesulitan atau kendala yang menjadi persoalan di sekolah.

Atas dasar sebagai warga/penduduk daerah wilayah setempat inilah toleransi dari semua pihak sangat kita harapkan, jika kekawatiran tidak adanya regulasi sebagai payung hukum bagi pemerintah kabupaten/daerah untuk turut serta membantu persoalan yang ada di lembaga sekolah SMA/SMK, tutur Drs. Tohir, M.M, mengingat keterbatasan pemerintah Provinsi dalam memenuhi semua kebutuhan sekolah, imbuh dan harapnya.

Diantara kebutuhan atau persoalan bagi lembaga pendidikan khususnya SMA Negeri 1 Sidayu, Gresik, adalah pengadaan HP (alat komunikasi Daring) dan para wali murid dalam mengoperasionalkannya, menjadi prioritas perhatian bagi Drs. Tohir, M.M selaku Kepsek.

Ditempat terpisah, Drs. H. Fatah Yasin, M.M selaku Kepsek SMA Negeri 1 Cerme, Gresik, tentang hal yang telah diungkapkan diatas membenarkan bahwa Gaptek (Gagap Teknologi) telah menjadi persoalan bersama, dan regulasi sebagai payung hukum bagi pemerintah kabupaten/daerah dalam berkontribusi membantu telah pernah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Mengingat rencana awal tahun 2021 proses penyelenggaraan pendidikan Nasional akan diberlakukan secara tatap muka, Drs. H. Fatah Yasin, M.M menyampaikan adanya kabar melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Kanwil Dispendik) Gresik, bahwa keikutsertaan pemerintah kabupaten/daerah akan membantu dalam pengadaan alat Test Rapid dan atau Swabb yang oleh pemerintah Provinsi hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhan, tuturnya.bersambung.(Sub)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *