Aturan BPH Migas Bahayakan Keselamatan Pelayaran

CAHAYA BARU – Keputusan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas membatasi jumlah kapal rakyat yang mendapat alokasi solar subsidi pada triwulan pertama tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam SK No 59/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tidak relevan. Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kapal kesulitan mencari barang angkutan, tingginya biaya opersional, keputusan tersebut sangat merugikan usaha kapal rakyat khususnya yang tergabung dalam asosiasi Pelayaran Rakyat  (PELRA).

Pada triwulan IV tahun 2020 sebanyak 856 unit kapal rakyat masih mendapat fasilitas solar subsidi. Triwulan I tahun 2021 BPH Migas menetapkan hanya 482 kapal dipastikan memperoleh solar bersubsisi dengan kuota 3.301kilo liter (KL). Sementara hasil verifikasi BPH Migas tanggal18 November 2020 direkomendasikan 626 kapal yang laik menerima solar subsidi. Sementara surat dari Dirjen Pehubungan Laut No AL.201/22/10/DA-2020 tanggal 12 November 2020 diusulkan 774 kapal Pelra dan 246 kapal perintis mendapat solar bersubsidi.

Keputusan tersebut tidak sejalan dengan Undang Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 (pasal 15,16,17), Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan 51) serta Peraturan Menteri Perhubungan No 93 tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan Laut Nasional pasal 55 ayat 2.e.5.

Dampak dari keputusan tersebut ratusan kapal yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan BPH Migas, terancam tidak dapat beroperasi karena mahalnya harga solar industri. Hal itu tidak sesuai dengan hasil perolehan dari angkutan barang yang dikapalkan. Hal ini berdampak pula pada nasib ratusan Anak Buah Kapal dan pekerja bongkar muat di pelabuhan rakyat.

 

Sebagai alternatif sebagian kapal lainnya terpaksa membeli solar di pasaran gelap (kapal bungker, solar kencing, solar oplosan, tongkang, solar swasta) Rp 5.900-6.400  per liter  akan tetapi kualitasnya buruk. Sementara harga solar bersubsidi di SPBB Rp 5.150 per liter. Solar black market ini selain mempercepat proses kerusakan pada mesin kapal  juga rentan mati di tengah perjalanan sehingga membahayakan keselamatan pelayaran.

Dikawatirkan aturan baru BPH Migas yang tidak jelas dasarnya itu akan menyuburkan praktek jual beli BBM di pasar gelap yang harganya bervariasi, kisaran Rp 6.100-6.300 per liter. Keputusan tersebut juga mengancam keberlangsungan usaha Koperasi Kapal Rakyat (Kopelra) di sejumlah daerah yang mengandalkan jasa menyalurkan solar subsidi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka LBH Maritim menyatakan:

  1. BPH Migas selaku instansi yang mengatur  minyak bersubsidi untuk kapal rakyat membatalkan dan merevisi keputusan tersebut.
  2. Mengalokasikan solar bersubsidi kepada 856 kapal Pelra seperti pada triwulan IV tahun 2020.
  3. Meminta BPH Migas tidak menyamakan kapal Pelra dengan kapal pelayaran nasional (Pelnas) atau liner. Kapal Pelra adalah kapal tramper yaitu kapal dengan tujuan, rute dan jadwal yang tidak tetap. Seharusnya diberi izin mengisi solar subsidi di pelabuhan manapun sesuai dengan kebutuhan. Aturan selama ini jatah solar subsidi hanya diberikan di pelabuhan asal, selanjutnya membeli dengan harga solar industri.(yit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *