Kades se-Tulungagung Tolak Kenaikan Pajak Bumi Bangunan dan NJOP

CB, TULUNGAGUNG – Satu tahun berlalu, Tulungagung menghadapi ujian berat wabah Vovid-19. Pendemi yang juga dirasakan di seluruh negeri ini dan kisaran 216 negara di dunia itu telah melumpuhkan berbagai sektor. Tak terkecuali sektor perekonomian yang juga menghadapi tekanan resesi.

Untuk kembali bisa  memulihkan perekonomian yang kian hari menghadapi tekanan,  sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk bisa normal kembali perekonomian dengan tanpa memberi beban yang terlu berat pada rakyat. Namun, ironisnya, ditengah Pendimi Covid-19 ini justru di Kabupaten Tulungagung memberi beban yang cukup berat dengan menaikkan pajak bumi bangunan dan NJOP yang terkesan ‘mencekik’  masyarakat.  Tak ingin melihat warganya semakin terbebani, Kades se-Tulungagung sepakat menolak kenaikan pajak tersebut.

Dengan kenaikan tersebut, Asrori,  selaku Ketua Komisi C  tidak pernah diajak rembukan oleh Bapenda Pemkab Tulungagung. Sehingga, dalam waktu dekat ini dirinya bakal berkunjung ke Bapenda untuk memperjelas dan mempertajam masalah tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami akan berkunjung ke Bapenda guna mempertajam masalah tersebut,” kata Asrosri saat hearing dengan puluhan kades dan pihak Bapenda di Gedung DPRD Tulungagung, Rabu (04/03).

Untuk itu, lanjut politisi Parta Golkar ini, pihak Bapenda untuk segera mencari solusi terbaik dengan carut-marut masalah tersebut. Dan, sebelum SPPT tersempaikan ke kades-kades, tentunya pihak Bapenda segera menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin.

“Sebelum SPPT tersampaikan ke kades-kades, masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Karena masalah ini  dibawah naungan bupati,  tentunya masalah ini juga harus dikoordinasikan dengan baik pula dengan bupati,” paparnya.

Kepala Desa Banjarejo, Zainuddin Jawahir, usai mengikuti hearing di DPRD Tulungagung mengatakan bahwa ditengah pendemi, yakni dirinya dan sudah disepakati Kades se-Tulungagung meminta kepada Pemkap Tulungagung untuk tidak menaikan pajak, khususnya NJOP terlebih dulu alias agar tetap mengacu pada tahun 2020, lalu. Mengingat, NJOP tersebut berhubungan dengan jual beli tanah dan itu dianggapnya memberatkan.  Apalagi di tengah pendemi seperti ini,  ekonomi pun sangat sulit.

“Untuk tahun ini kami mohon tidak dinaikkan dulu dan tetap mengacu pada tahun 2020 dulu. Jadi,   untuk tahun depan baru kita bahas bersama. Yang jelas, semua kades menolak,” kata Kades Banjarejo yang selalu akrab dengan  wartawan ini.

Semantara itu,  Kades Bendilwungu,  Sholeh,  selaku Ketua AKD menolak keras untuk sementara tidak memberi beban pada masyarkat. “Intinya, di masa pendemi ini tidak usah utak utik NJOP, pajak bumi mapun pajak bangunan. Itu saja,” kata Sholeh, singkat.(rul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *