Kenaikan PBB-P2 dan NJOP di Tulungagung ‘Hanya Untungkan’ Oknum Mekelar Tanah

Plh PKTP: Jangan Sampai Kepentingan Segelintir Spekulan Mempengaruhi Atau Menambah Beban Berat Masyarakat

CB,TULUNGAGUNG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tulungagung, menilai kenaikan Pajak Bumi dan  Bangunan (PBB-P2) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)  di Kabupaten Tulungagung terkesan dipaksakan. Sehingga, dengan kenaikan tersebut, BEM yang belum lama ini telah melakukan aksi damai itu ‘tuding’ Pemkab Tulungagung telah memberi beban cukup berat pada masyarakat.

Disisi lain, mereka para mahasiswa ini anggap kenaikan PBB-P2 dan NJOP tersebut tak sepenuhnya masyarakat mengetahuinya. Dan, akhirnya,  kebijakan yang masih bergulir ini pun menjadi sorotan kalangan elemen masyarakat. Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) misalnya, mereka telah mengirim surat ke DPRD setempat untuk mengajukan hearing terkait persoalan tersebut.

Karena, menurutnya, dibalik kengetolan Pemkab Tulungagung menaikkan NJOP dengan tiba-tiba, yakni dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 92 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020  tentang kenaikan luar biasa tunjangan perumahan DPRD Tulungagung ini diduga sarat konspirasi. Sedangkan untuk kenaikan tunjungan para DPRD ini berkisar Rp.17juta hingga Rp.22juta  alias bukan tunjangan plus transport Rp15juta setiap bulannya.

“Sehingga ini terjadi dengan tiba-tiba pada akhir tahun yang patut diduga adalah pelemahan DPRD untuk tidak menghalangi kenaikan NJOP yang irasional,” kata Plh PKTP Susetyo Nugroho kepada Cahaya Baru, kemarin.

Besar kemungkinan, lanjut Susetyo Nugroho, adanya rencana mega proyek Nasional yang bakal masuk di Tulungagung,  yakni Jalan Toll dimana sistem yang sekarang adalah ‘ganti untung’ dengan ganti rugi 8-10 kali NJOP (yang terjadi pada daerah-daerah lain, red). Sehingga,

dengan adanya kenaikan NJOP yang diluar nalar ini,  akan sangat menguntungkan spekulan tanah maupun makelar (brooker, red) tanah. “Analisa kami seperti itu,” terangnya.

Masih kata Susetyo Nugroho, hal ini terindikasi dengan pemaksaan kebijakan pada masa pandemi dan kontra produktif dengan kebijakan Presiden RI Ir. Joko  Widodo (Jokowi) untuk pensertifikasi tanah untuk masyarakat. Bahkan, Presiden Jokowi pun telah memberi himbauan pada Kapolri agar memberantas calo dan spekulan tanah secara Nasional.

“Sehingga ini akan memperberat ongkos produksi proyek-proyek pemerintah,”jelasnya. Untuk itu, imbuhnya, kenaikan PBB-P2 dan NJOP ini jangan sampai menambah beban berat masyarakat. “Jangan sampai kepentingan segelintir spekulan maupun calo tanah nantinya mempengaruhi atau menambah beban berat masyarakat,” katanya.(Rul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *