DPRD BANYUWANGI SOROTI SILPA DALAM RAPAT PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

CB, Banyuwangi – Besarnya Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi salah satu sorotan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka mempertanyakan perencanaan dan program kerja Eksekutif hingga mengakibatkan SILPA sebesar Rp. 310,593 miliar.

Pertanyaan wakil rakyat tersebut disampaikan saat rapat kerja Badan Anggaran bersam Tim Anggaran Pemereintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, Selasa (22/06/2021) bertempat di ruang khusus DPRD Banyuwangi.

“ Hari ini Banggar menggelar rapat kerja bersama TAPD, kita tetap meminta penjelasan Eksekutif terkait dengan besarnya SILPA , “ ucap Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH yang sekaligus sebagai pimpinan Banggar saat dikonfirmasi media usai rapat.

Menurut Ruliyono, Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020 telah disepakati sebesar Rp. 3,234 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 3,268 triliun atau 101,04 persen. Namun dalam pelaksanaannya, hingga akhir tahun 2020 masih ada SILPA yang begitu besar sehingga perencanaan SKPD perlu dipertanyakan dan dijelaskan.

“ Anggota Banggar menilai jika perencanaan dilaksanakan dengan tepat dan maksimal tentu tidak akan terjadi SILPA , “ ungkap Ruliyono.

Selain soal besarnya SILPA, rapat Banggar juga membahas turunya pundi-pundi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah yang hanya mencapai 65,76 persen dari yang ditetapkan.

Sementara itu, Sekretaris daerah Pemkab Banyuwangi, Ir.H. Mujiono menyampaikan, besarnya SILPA bukan karena belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun memang ada beberapa program dam kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD mengalami hambatan.

“ Program kegiatan yang terhambat pelaksanaannya yakni kegiatan pertemuan,sosialisasi,konsultasi dan koordinasi yang dilakukan secara daring untuk mencegah adanya kerumunan guna mencegah penularan covid-19 , “ ucap Mujiono

Menurutnya, sudah ada rincian SILPA di setiap pos satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dicontohkan, SILPA itu dipicu dari sejumlah hal seperti  dana mandatori, BOS hingga JKS.

“ Jadi sudah jelas sumbernya,ada banyak variabel yang tadi sudah dijelaskan dalam raker Banggar DPRD,” jelas Mujiono.

Ditambahkan, selain efesiensi anggaran, SILPA  juga dipicu tambahan dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdekan Copper Gold. Dari target penjualan saham yang diproyeksikan senilai Rp 171 miliar, ternyata laku hingga Rp 298 miliar. Sehingga, terjadi penambahan anggaran di luar perencanaan awal.

“ Ini memang di luar dugaan,jadi, anugerah karena penjualan saham naik dari harga awal,” jelas mantan Kadis PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukimam tersebut.

Mujiono menambahkan, SILPA besar juga dipicu penggunaan anggaran yang belum bisa terealisasi di tahun 2020. Misalnya, pengadaan tanah. Karena belum bisa terlaksana, anggaran yang sudah direncanakan menjadi SILPA. Meski begitu, Mujiono memastikan, dana SILPA akan tetap difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.(imm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *