Tidak Terpasangnya Papan Nama Proyek Pada Pembangunan Pendopo dan Kantor Desa Kemiri, Jadi Sorotan Warga

CB, Mojokerto – Pembangunan Pendopo dan Balai Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, disinyalir syarat penyimpangan peraturan perpres di abaikan. Hal itu terbukti dengan pelaksanaan tidak terpasangnya papan nama informasi di lokasi Pembangunan.

Lanjut hasil investigasi awak media di lokasi pekerjaan, menemukan adanya banyak pelanggaran
Di lokasi Kantor Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

1. Pembangunan tanpa papan nama informasi bangunan fisik

2. Tukang sama kuli nampak tidak menggunakan K3. Juga melanggar protokol kesehatan nampak tidak mengunakan masker semuanya tukang sama kuli bangunan.

3. Dana bantuan dari Kabupaten Mojokerto nampak tidak terlihat dan tidak disebutkan. dikarenakan tidak adanya papan nama pembangunan.di Kantor Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

Pelaksanaan pembangunan Pendopo dan Kantor Desa Kemiri kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kemiri, dianggap kurang transparasi, papan informasi bangunan fisik tidak terpasang saat melangsungkan kegiatan pekerjaan. Padahal sangat jelas proyek tanpa papan informasi adalah melanggar aturan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu diungkap Gugus (43) selaku tim Investigasi, Jawa Timur pada hari Selasa (13/7/2021) Menurutnya, Pelaksanaan pengadaan pembangunan wajib mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena anggaran yang digunakan adalah APBD/APBN.

Dia pun menyebutkan, hal itu tertuang pada Pasal 2 Perpres 54/2010 yaitu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari keuangan negara baik itu APBDes/ APBN/APBD.

Selain itu Gugus pun menanyakan tentang janggalnya pembangunan ini tanpa papan nama informasi. Bagi dia itu merupakan trik untuk membohongi publik agar tidak tersorot oleh awak media tentang anggaran Sember dana berasal dari mana saja dan di peruntukkan apa saja.

“Coba amati pembangunan dikerjakan tanpa plang nama pembangunan alias siluman, padahal di kerjakan di pinggir jalan publik, Kalau itu pembangunan dari anggaran Pemerintah patut diduga ada aroma kong kalikong antara pelaksana dan bendahara dengan pihak desa selaku pemegang anggaran,” kata Gugus

Gugus menambahkan pembangunan yang bersumber dari keuangan negara wajib hukumnya memasang papan nama informasi.

“Hal itu penting, ” imbuhnya di era keterbukaan publik ini agar semua warga sama masyarakat yang jauh pun bisa ikut mengawasi nya,” ucapnya.

Dia pun menilai jika tidak ada papan keterangan bangunan masyarakat tidak mengetahui jumlah dana berapa nominalnya dan kwalitas bahan materialnya juga.

” Jadi wajar saja jika pihak penegak hukum jika mau bergerak karena ini menggunakan keuangan negara maupun pendapatan daerah.

Gugus akhirnya mengatakan, ada dugaan pembangunan tersebut terindikasi syarat korupsi dan manipulasi anggaran

“Yang jelas jika seperti ini, indikasinya itu manipulasi untuk Korupsi,” tandasnya.

Awak media mencoba mengkonfirmasi melalui seluler ke Kades Kemiri kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Beberapa kali tidak menjawab dari awak media

Namun disayangkan, seakan menghindar dari wartawan sebab berkali-kali awak media untuk konfirmasi tentang Pengerjaan Pendopo dan Kantor Desa Kemiri

Hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban dari Pemdes setempat akan hal itu. Selasa (13/7/2021) Tutupnya. (Guh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *