Pengadilan Agama Bojonegoro Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Untuk Pencegahan Diska

CB, Bojonegoro – Penyuluhan hukum pencegahan pernikahan usia dini dan penghapusan KDRT terus dilakukan. Sebelum Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan di Bojonegoro, Pengadilan Agama memberikan penyuluhan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan dilakukan karena data dispensasi nikah (diska) tahun 2020 di Kecamatan Tambakrejo menduduki peringkat 5 setelah Kecamatan Kedungadem, Dander, Ngasem dan Sumberrejo. Sementara data diska 2021, Kecamatan Tambakrejo menduduki peringkat 4 setelah Kecamatan Kedungadem, Kepohbaru, Ngasem.

Panitera Pengadilan Agama Bojongoro Drs. H. Sholikhin Jamik,SH.MH. mengatakan, data ini menyedihkan bila tidak segera disikapi. Data di Pengadilan Agama Bojonegoro, Diska dari tahun ke tahun meningkat berkali lipat. Pada 2019 sebanyak 199 perkara, di 2020 meningkat 400 persen menjadi 617 perkara dan di 2021 sampai Mei sudah 302 perkara diska.

“Lebih sedih lagi Kabupaten Bojonegoro rangking 8 se-Jatim untuk perkara diska tahun 2020 setelah Kabupaten Malang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Kraksaan, Pasuruan dan Blitar.”

Tren pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro yang meningkat, harus di lihat dari dua sisi yaitu aspek pencegahan dan penanganan serta tindakan. Pasalnya, yang di cegah bukan perkawinannya, melainkan pemicu atau faktor penyebabnya. Solikin melanjutkan, karena perkawinan menurut Islam itu suci dan sakral serta perintah Allah SWT dan orang yang menjalankan perintah di nilai ibadah karena menghalalkan dari yang haram.

“Dan tugas pencegahan adalah masyarakat, ormas bahkan pemerintah yang diberi amanah oleh negara wajib mencegah, karena Pengadilan Agama bukan bagian pencegahan, tapi bagian penanganan, bagian menangani akibat bukan sebab,” jelasnya.

Faktor penyebab diska (pemicu) adalah :
1. Kemiskinan 70 persen belum bekerja/penganguran
2. Rendahnya akses pendidikan, 68 persen pendidikannya SMP bahkan banyak juga yang lulus SD.
3. Kesehatan, tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi bahwa pernikahan dini bisa menyebebkan tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan.
4. Budaya (ada budaya Ambrok) dan ada persepsi bagi masyarakat yang memiliki budaya rendah, takut jadi perawan tua.
5. Ketidaksetaraan gender
6. Geografis, daerah terpencil, akses jalan dan informasi sulit
7. Adanya pengaruh Medsos, menjadi cepat dewasa secara biolagis tanpa dibarengi dewasa secara ekonomi, psikiologis yang tangguh serta kemampuan bersosial yang tinggi.

Sholikhin Jamik menyampaikan tujuh faktor tersebut sebagai pemicu yang harus di cegah oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah, bila bisa di cegah dengan sendirinya perkara diska di Pengadilan Agama akan turun, tetapi bila akar masalahnya tidak di tangani secara sistemik, terukur dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah melalui kebijakan anggaran, maka perkara diska tidak mungkin bisa turun.

“Data propinsi, kabupaten dan kecamatan kemakmurannya merata atau tingkat kemiskinannya rendah, tingkat pendidikannya maju minimal seluruh penduduknya tamatan SMA, layanan kesehatan bisa diakses dengan mudah dan murah, tidak ada wilayah yang terisolasi atau sulit jangkauan sosialnya, maka dengan sendirinya orang tidak ingin cepat menikah sebelum siap lahir dan batin. Faktanya, orang yang pendidikannya tinggi malah takut menikah muda.”(hms/aj).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *