Wujudkan Good Governance, Pemkab MOU dengan Kejari Bojonegoro

CB, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro terus berusaha meuwujudkan good governance. Jumat (17/9/2021), Pemkab bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) tentang hukum perdata dan tata usaha negara.

Penandatangan MoU digelar di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Acara dihadiri Bupati Anna Mu’awanah, Kepala Kejari Badrut Tamam, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, para asisten Setda Pemkab dan para kasi Kejari Bojonegoro.

Bupati Anna Mu’awanah menuturkan bahwa Pemkab sangat menyambut baik adanya penandatangan MoU ini. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Dinas nanti akan menindaklanjuti kerjasama ini. “Menindaklanjuti di titik mana saja kerjasama ini bisa optimal,” katanya.

Sementara itu, Sekda Bojonegoro Nurul Azizah menuturkan, MoU ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah meliputi bantuan hukum oleh jaksa pengacara negara kepada pemkab Bojonegoro. “Juga bertindak sebagai kuasa hukum berdasar surat kuasa khusus,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Badrut Tamam mengatakan menyambut baik adanya kerjasama ini. Kejari, kata dia, siap bersinergi dengan pemkab untuk memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada pemkab Bojonegoro di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

“Kami senang memberi pendampingan bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kami tentang masalah hukum,” terangnya.

Ia berharap nota MoU bisa segera diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. (hms/aj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *