Usai Somasi Ketua DPRD dan Pansuslih Pilwabup Tulungagung, Partai NasDem Bakal Laporkan Sekwan ke Polisi

CB, TULUNGAGUNG – Buntut pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Tulungagung, pada 18 September 2021, DPD Partai NasDem ‘bakal’ melaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tulungagung di Polres setempat. Laporan yang rencana dilakukan NasDem ke Polres, ada dugaan Sekwan tidak memberi tembusan berita acara Pilwabup Tulungagung kepada Bantuan Hukum Provinsi (Bankumprov).

Hal yang ditempuh Partai NasDem ini tentu sudah ada tahapan-tahapan yang telah dilalui. Disisi lain, Partai NasDem berupaya mencari keadilan/penegakan hukum serta upaya sebagai pembelajaran masyarakat di kemudian hari tidak lagi terjadi sebuah pembodohan.

Bahkan, Pilwabup Tulungagung ini, Partai NasDem menduga ada intervensi dari pihak yang lebih atas, dan sehingga membuat proses Pilwabup tersebut tidak demokratis dan yang mengakibatkan tidak demokratis alias tidak Jujur dan Adil (Jurdil) serta tidak langsung bebas dan rahasia (luber). Sehingga, Pilwabup ini masih dianggap masih sengketa.

“Ini jelas ada intervensi dari atas dan sehingga membuat proses Pilwabup di Tulungagung ini tidak demokratis. Sehingga, tidak Jurdil dan luber,” kata Ketua DPD Partai NasDem Ahmad Djadi S.Sos, MM saat jumpa pers di Kantor DPD Partai NasDem, Jumat (24/09).

Sementara itu, mengacu pada Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yakni Menimbang: a.bahwa sesuai amanah Pasal 23 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan lebih dari delapan belas bulan. b.bahwa guna merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pemilihan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur dalam tata tertib pemilihan. Dan, c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Padahal, sesuai Tatib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yakni pada Bagian Kedua tentang Tata Cara Pemungutan Suara di Pasal 22 menyebutkan, bahwa pemberian suara dilakukan cara Pansus Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir Anggota DPRD. Dan, Panitia Khusus Pemilihan sebagai anggota DPRD, berhak memberikan suara dan dilaksanakan pada urutan pada awal pelaksanaan pemungutan. Selain itu, setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti apabila ternyata terdapat cacat atau kerusakan sehingga tidak sah, pemilih meminta surat suara baru sebagai penggantian, setelah terlebih dahulu menyerahkan surat yang cacat atau rusak kepada Pansuslih.

Disisi lain, pada pasal 25, yakni (1) Pansuslih membacakan tata cara pemungutan suara secara lengkap dan jelas pada awal pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, (2) Pansuslih menghitung, mencatat jumlah, dan meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan dan apabila ditemukan surat suara yang cacat atau rusak, segera diganti dengan surat suara yang memenuhi syarat. (4) Pansusu membuka kotak suara untuk memperlihatkan kepada para anggota DPRD yang akan digunakan untuk dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian ditutup dan dikunci. Sedangkan (5), Kotak suara diletakkan di atas meja dalam ruang rapat Paripurna sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir. Namun demikian, hal tersebut diduga telah dilanggar sendiri oleh pihak Pansuslih Wakil Bupati Tulungagung belum lama ini.

Sementara itu, Rabu (22/09, red), pihak NasDem yang melalui kuasa hukumnya Heri Sunoto SH telah melakukan somasi pada Ketua DPRD dan Panitia Khusus Pemilihan (Pansuslih) Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 untuk menghentikan proses lanjutan Pelaksanaan Penetapan hingga Pengajuan Pengangkatan Wakil Bupati dari hasil Pansuslih pemungutan dan penghitungan suara Wakil Bupati Tulungagung yang diselenggarakan pada 18 September 2021 ini ‘dianggap’ cacat prosedur serta cacat administrasi.

Sedangkan tembusan somasi Ketua DPRD dan Pansuslih Wakil Bupati Tulungagung tersebut, yakni DPRD Tulungagung, Bupati Tulungagung, Polres Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai NasDem serta Panhis Yody Wirawan SH, M.kn selakua calon Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut dua (2). Hal tersebut yang dilakukan DPD Partai NasDem, upaya mencari keadilan/penegakan hukum. Selain itu, tentu hal tersebut tidak terulang serta ini sebagai pembelajaran masyarakat.

“Hakekat kami adalah, untuk mencari keadilan/penegakan hukum. Ini bukan ranah vs atau masalah lintas parpol, calon-calon dengan calon tidak ada. Ini hakekat kami hanya mencari keadilan menegakkan hukum dan hal ini sebagai pembelajaran untuk masyarakat,” kata Ahmad Djadi S.Sos, MM sebelum pers rilis kepada cahayabaru.id.(rul/fa’i/rid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *