Program BPNT Desa Katimoho. Kec kedamean diduga kurang sehat

CB, Gresik – BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai) sudah begitu lama Program tersebut di jalankan di kalangan masyarakat bawah. Jaringan Distributor dan Agen dengan waktu yang cukup lama tersebut seharusnya semakin lebih baik dalam penyaluran Bantuan dan cukup layak dikonsumsi warga masyarakat, apalagi krisis ekonomi ditengah pandemi yang cukup lama hingga dua tahun belakangan ini.

Pembagian BPNT di Desa katimoho salah satu peristiwa yang kurang baik bagi penyalur dan agen, pasalnya Beras yang dibagikan berkutu dan ada bintik bintik kekuningan yang di dalam sak beras berat 15kg.

Disamping itu adanya buah buahan yang dikantong plastik juga terkesan kurang bagus ( genjur). Dugaan terjadinya peristiwa tersebut penyalur dan agen lebih mencari ke untungan pribadi.

Awak media menelusuri ke penyalur Beras bernama H.hari yang memiliki beras kemasan merk Sri rejeki. H.hari menyangkal bahwa beras tersebut distribusi darinya, para agen hanya mengambil kemasan saja darinya. Ungkap H hari dihubungi melalui tlp whatshap.

Begitupun Agen saat di klarifikasi kebenaran atas penyampaian penyalur H hari perihal hanya ambil sak( kemasan) saja darinya juga membantah Bu eni ( agen) menuturkan ‘ bahwa agen dikatimoho hanya membagikan, perihal pengadaan barang tersebut, saya dari mas anton dan mas anton ambilnya di pak Haji, bagaimana pak Haji bisa menyangkalnya dan mengatakan beras bukan darinya” Ujar Eni.

 

 

Proses yang terkesan tidak memperhatikan kwalitas beras layak konsumsi serta kurang rasa kepedulian pada masyarakat kalangan bawah, menjadikan penyalur dan agen acuh tak acuh pada program pemerintah yang menggelontorkan untuk masyarakat miskin di desa.

Sebagaimana yang diatur dalam UU RI NOMOR 8 tahun 1999 Bab 2 pasal 2 diatur perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *