Ditetapkan Sebagai Tersangka, Andrianto Praperadilankan Kejari Surabaya

CB, SURABAYA – Merasa tidak sah ditetapkan sebagai tersangka, staf Bank Jatim praperadilankan Kejari Surabaya.

Penetapan tersangka Andrianto, SE.M.Ak dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit kepada UD Mentari Jaya senilai kurang lebih Rp 1,4 miliar disoalkan. Masbuhin SH MH selaku kuasa hukum Andrianto Staf Operasional Kredit Bank Swasta menilai penetapan sebagai tersangka tidak sah, karena yang bersangkutan menurutnya hanya seorang Staf bagian dokumen kredit dan pemasaran, bukan analis atau penyelia kredit.

Masbuhin bersama tim sudah mendaftarkan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam register perkara Nomor : 12/Pid.Pra/2022/PN.Sby, tanggal 14 April 2022. “Mulai disidangkan di PN Surabaya, Senin, 25 April 2022, pukul 09.00 WIB,” ujarnya, Sabtu (23/4/2022) pada awak media.

Selama ini menurut Masbuhin, Andrianto tidak pernah menandatangani akad kredit. Bahkan pencairan kredit pun bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Andrianto, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Penyelia Kredit dan Kepala Cabang.

“Lalu dimana orang tidak punya otoritas tanda tangan kredit dan pencairan kok dituduh menyalahgunakan. Artinya Andrianto sebagai pegawai rendahan ditumbalkan. Cara-cara penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengorbankan orang kecil seperti begini adalah tidak benar,” tambahnya.

Dalam hal ini, Masbuhin berpendapat tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, untuk menetapkan Andrianto sebagai Tersangka dalam kasus ini.

“Kerugian negara yang mana, berapa nilai kerugian negara sampai hasil audit dalam perkara ini. Padahal Pasal-Pasal itu mewajibkan adanya audit sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012,” terang Masbuhin.

Sementara, menurut Masbuhin, kliennya Andrianto juga belum pernah dimintai keterangan dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Kejari Surabaya. Andrianto pada tanggal 22 Juni 2021 lalu dijemput dan dibawa paksa oleh petugas yang mengaku Penyidik Kejari Surabaya dengan kendaraan milik petugas tersebut dan dibawa ke Kejari Surabaya untuk menjalani pemeriksaan.

“Dilanjutkan pemeriksaan terakhir pada tanggal 4 April 2022 kemarin itu. Penyebabnya Andrianto baru selesai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi, ternyata langsung disodori Surat Perintah Penahanan (Sprin-Han) Nomor : Print-03/M.5.10/Fd.1/04/2022, tanggal 4 April 2022,” kata Masbuhin.

Hal ini menjadi pertanyaan, yang saat itu Andrianto dijadikan saksi namun kenapa ditahan? “Baru setelah itu pada hari itu juga, Senin 4 April 2022, langsung dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan,” tanya Masbuhin.

Masbuhin menilai bahwa dalam kurun waktu mulai pukul 09.00-14.00 WIB, hari Senin 4 April 2022, Andrianto ini “dibombardir” dengan BAP Penyelidikan, Penahanan, ditetapkan sebagai Tersangka dan Perintah Penyidikan.

“Prosedurnya pun dibolak-balik. Misalnya Surat Perintah Penyidikan yang diberikan kepada Andrianto setelah dia ditahan dulu. Surat Perintah Penyidikan yang ternyata baru dibuat tanggal 4 April 2022 serta diberikan setelah Andrianto ditahan. Bahkan sampai sekarang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Tersangka Andrianto, keluarganya atau tim PH-nya tidak pernah menerima,” ungkapnya.

Masbuhin juga menyebut, bahwa cara ini tidak sesuai dengan Keputusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015, yang mewajibkan paling lambat 7 hari SPDP harus diterima guna persiapan Tersangka untuk pembelannya.

Dalam praperadilan yang diajukan Masbuhin meminta untuk tidak segera P-21. “Kami meminta dengan adanya Praperadilan, Kejari Surabaya yang memeriksa perkara ini tidak segera memutuskan P-21 dan melimpahkan ke Pengadilan agar Praperadilan yang kami ajukan gugur,” jelasnya. (Zai)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *