Lagi, Pemkab Tulungagung Raih WTP Kali Ketiga

CB, TULUNGAGUNG-Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut langsung diterima oleh Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM bersama Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, Selasa (26/04), di Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur.

Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM usai menerima penghargaan mengatakan, bahwa opini WTP ini merupakan capaian kali ketiga secara berturut-turut. Dan, untuk bisa meraih WTP bukanlah pekerjaan mudah. Prestasi itu tercapai dari hasil kerja keras dan kekompakan semua elemen di lingkungan Pemkab Tulungagung. Begitu juga dalam komitmen Pemkab dalam mengelola keuangan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder baik eksekutif maupun legislatif atas kerja sama yang baik dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga meraih predikat opini WTP,” kata mantan Sekda Tulungagung ini.
Selanjutnya, lanjut nupati, ia akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi, koreksi dan masukan bagi Pemkab Tulungagung untuk pelaksanaan APBD terutama untuk tahun-tahun yang akan datang dan dari laporan pemeriksaan yang membutuhkan tindak lanjut secepatnya, akan menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti dengan baik.
“Kami berharap kedepan pengelolaan keuangan bisa lebih baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin baik, bersih dan akuntabel,” tandasnya.
Ditempat berbeda, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tulungagung yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dengan 3 kali secara berturut-turut. Dia berharap, raihan tersebut bisa dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga berharap hasil pemeriksaan BPK dapat mendorong dan memotivasi jajaran pemerintah daerah, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk dalam upaya pemulihan perekonomian daerah dan penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.(Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *