Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Harus Dipikir Matang

CB, Bojonegoro – Berdasar draf APBD tahun depan, Pemkab memproyeksikan dana abadi sebesar Rp 500 miliar. Angka ini tentu berbeda dengan rencana awal akan mengalokasikan Rp 1 triliun per tahun. Namun, lanjutan pembahasan dana abadi memang belum berlangsung. Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Lasuri Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro menjelaskan, draf kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2023 yang diterima DPRD sudah mencantukan dana abadi sebesar Rp 500 miliar.

“Nominal itu berbeda dengan rencana awal mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun per tahun, tapi saat ini muncul Rp 500 miliar,’’ jelasnya.

Menurut Lasuri, pemasangan anggaran nominal dana abadi sebesar Rp 500 miliar sebenarnya cukup realistis. Tidak akan memengaruhi belanja pada tahun itu. Bahkan, jika memaksakan untuk mengalokasikan Rp 1 triliun, sektor belanja akan terganggu.

“APBD tahun depan diproyeksikan Rp 7,2 triliun. Skema pendapatan Rp 4,5 triliun. Belanja sebesar Rp 6,7 triliun. Serta ada dana abadi sebesar Rp 500 miliar. Total APBD tahun depan Rp 7,2 triliun. Namun, terjadi defisit Rp 2,6 triliun. Jika dana abadi dialokasikan Rp 500 miliar, rentang waktu pelaksanaan harus ditambah. Tidak dalam waktu tiga tahun lagi. Namun, harus lima atau enam tahun. Sehingga, bisa mencapai angka Rp 3 triliun seperti yang direncanakan,” kata Lasuri.

Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto S.Pd.I, juga mengatakan, ada wacana agar pendanaan dana abadi dimulai tahun ini melalui Perubahan (P)-APBD. Raperda dana abadi harus disahkan lebih dulu jika ingin program itu dimulai tahun ini. Jika tidak, program itu baru bisa dimulai tahun depan.

“Sebab, rencananya dana abadi akan mulai dialokasikan di P-APBD tahun ini. Harus segera disahkan jika dimulai tahun ini,’’ jelasnya.

Pembahasan P-APBD diperkirakan dilakukan September. Targetnya Oktober diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sehingga, akhir Oktober atau November sudah dilaksanakan program P-APBD. Dan, raperda dana abadi harus selesai sebelum Oktober.

“Rencana itu tidak mungkin dimulai tahun ini jika P-APBD selesai lebih dulu. Sebab, nominal dana abadi itu baru akan muncul di P-APBD. Kalau P-APBD selesai lebih dulu kan tidak mungkin. Tidak mungkin memasukan nominal dana abadi di P-APBD tanpa ada perda,’’ ucap Ahmad Supriyanto.

Proyeksi anggaran dana abadi pendidikan berkelanjutan harus dipikir matang. Pemkab Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro harus menentukan skala prioritas dan realistis agar pendanaan dana abadi tidak mengganggu penganggaran keuangan daerah.  (aj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *