Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

CB, SAMPANG – Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, serta Pengumuman Nama – nama Panitia Kerja (Panja) LHP BPK di gedung Graha paripurna DPRD Kabupaten Sampang pada Kamis (06/06/24).

Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana dan dihadiri Pj.Bupati Sampang Rudi Arifyanto, Sektetaris Daerah (Sekda) Yuliadi Setiyawan, Anggota DPRD Sampang, Para Asisten, Anggota Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda), Camat serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sampang.

Rapat paripurna ini digelar secara tatap muka dan diawali dengan laporan Sekretaris Dewan (Sekwan) H.Moh Anwari Abdullah menyampaikan, bahwa dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Sampang dengan acara penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, serta Pengumuman Nama – nama Panitia Kerja (Panja) LHP BPK, setelah kami undang berjumlah 45 orang, yang hadir 27 orang, tidak hadir sebanyak 18 orang, dengan keterangan sakit 3 orang, izin 7 orang, tugas kedinasan 8 orang.

“Sesuai dengan peraturan tata tertib peraturan di DPRD Kabupaten Sampang, maka rapat paripurna hari ini sudah memenuhi tata tertib DPRD Kabupaten Sampang,” singkatnya

Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Amin Arif Tirtana menyampaikan, rapat paripurna dengan agenda Nota Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan Raperda kawasan Tanpa Rokok, serta Pengumuman Nama – nama Panitia Kerja (Panja) LHP BPK, dan sudah dirapatkan oleh Banmus.

“Rapat parpurna ini telah sesuai rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada 03 Juni 2024, dan Banmus telah mengadakan rapat dengan TAPD dan tim Raperda Kabupaten untuk membahas jadwal kegiatan DPRD Sampang.” ucapnya

Sementara Pj. Bupati Sampang Rudi Arifyanto mngatakan, Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban prlaksanaan APBD pada DPRD. Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 bulan setelah angaran betakhir.

“Telah menerima LHP BPK RI, atas laporan keuangan Pemjab Sampang atahun 3023 dengan opini, wajar tanpa pengecualian.secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan per-31 Desember 2023 untuk realisasi anggaran, bahkan termasuk perubahan saldo anggaran lebih, laporan oprasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas san catatan aras laporab keuangan”, paparnya

lebih lanjut, pencapaian opini WTP, untuk keenam kalinya, sekaligus menuntut untuk terus meningkatkan kiberja, sehingga dapat dipertahankan. juga meningkatkan kualitas pengolaan keungan Pemkab Sampang menjadi semakin baik, transparan dan akuntabell.

“Bahwa dalam pelaksanaan tugus – tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, mohon dukungannya, senanriasa membangun bersama-sama dan memperbaiki kinerja deni mequjudkan ksejahteraan masyarakat, keharmonisan dan kerja sama yang telah terbangun selama ini, akan mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, sehingga obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat menujuKabupaten Sampang Hebat dan Martabat.” tutupnya (die)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *