Banyuwangi, Cahaya Baru – Kinerja beberapa kepala dinas di Banyuwangi menuai sorotan tajam dari DPRD Banyuwangi. Hal ini dilakukan karena mereka dinilai kurang peduli terhadap kemajuan daerah. Terbukti, pada saat DPRD bersama dengan pemerintah kabupaten membahas peraturan daerah ( Perda ) , organisasi perangkat daerah ( OPD ) yang hadir hanya itu-itu saja. Padahal, peraturan daerah dibuat untuk kemajuan daerah.
” Ada sejumlah pembahasan peraturan daerah itu melibatkan organisasi perangkat daerah – organisasi perangkat daerah terkait. Jangan sampai yang hadir hanya dinas-dinas itu saja. Sehingga hal itu akan menghambat percepatan efektivitas daerah “. Kata ketua BAPEMPERDA DPRD Banyuwangi Sofian S.
Disisi lain, wakil ketua DPRD Banyuwangi, H. Ali Mahrus menginstruksikan kepada BAPEMPERDA untuk mencatat nama-nama OPD yang tidak proaktif selama pembahasan Perda.
” BAPEMPERDA harus mencatat OPD mana yang selama pembahasan Perda dengan eksekutif tidak pernah proaktif . Ini menjadi catatan penting evaluasi kepala dinas “. Tegasnya.
Dirinya menambahkan bahwa efektivitas peraturan daerah akan menjadi fokus bersama pemerintah daerah dan DPRD. Dirinya meminta kepada eksekutif agar peraturan daerah yang telah disahkan tidak hanya menjadi tumpukan berkas semata. Namun demikian harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
” Ada beberapa Perda yang dihasilkan akan tetapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu pemerintah daerah jangan hanya usul dan usul. Tapi harus diskrining mulai dari kajian filosofis , yuridis hingga sosiologisnya harus dipertimbangkan “. Jelas wakil ketua DPRD Banyuwangi tersebut. ( Imm).